Anggota Komisi IX DPR Minta Pemerintah Pekerja Diluar Anggota BPJS Agar Disubsidi
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. (Dok: Ist)

Anggota Komisi IX DPR Minta Pemerintah Pekerja Diluar Anggota BPJS Agar Disubsidi

Jakarta – Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan akan memberikan bantuan Rp 600 ribu per bulan bagi pekerja swasta gajinya di bawah Rp5 juta. Pekerja swasta yang diikutkan program tersebut bagi terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Kebijakan itu, mendapat tanggapan dari anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo,  mendesak pemerintah segera mencari solusi, tenaga kerja honorer yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan menerima upah di bawah dari Upah Minimum Regional (UMR) agar disubsidi.

“Pemerintah harus mencari solusi, rakyat membutuhkan keadilan. Karena sangat tidak adil rasanya jika para pekerja yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan terabaikan, padahal honor mereka di bawah lima juta, bahkan ada yang hanya Rp 300 ribu. Kasihan mereka,” kata Rahmad beberapa waktu lalu dilansir dari laman DPR.

Rahmad mengaku dirinya banyak mendengar keluhan, khususnya dari guru-guru sekolah swata yang penghasilannya di bawah lima juta. Guru-guru tersebut mengeluh karena merasa terabaikan.

“Para guru swasta tersebut hampir 98 persen tidak ikut BPJS Keketangakerjaan. Lalu apakah, mereka kita abaikan saja? Tentu tidak boleh. Harus dicarikan solusi agar mereka juga mendapat subsidi dari pemerintah,” kata Rahmad.

Seperti diketahui, belum lama ini pemerintah pemerintah mengeluarkan akan memberikan bantuan Rp 600 ribu per bulan untuk pekerja swasta yang gajinya di bawah Rp 5 juta. Adapun syarat untuk bantuan ini salah satunya ialah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. (**/SC-01)

CATEGORIES
TAGS

COMMENTS