Tanjungpinang - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Riau (Bawaslu Kepri) mengupayakan tidak meminta anggaran lagi ke pemerintah setempat untuk penyelenggaraan pilkada di masa pandemi COVID-19. Bawaslu Kepri mengatakan, pihaknya berupaya meminimalisir penggunaan anggaran pilkada mengingat pemda juga sedang kesulitan anggaran dalam menangani COVID-19. "Berbagai kegiatan sosialisasi pengawasan pilkada dalam pertemuan di hotel dan lainnya, ditiadakan. Namun kegiatan itu tetap dilaksanakan melalui virtual. Kegiatan peningkatan sumber daya manusia di Bawaslu Kepri juga tidak dilaksanakan dalam ruangan, melainkan secara virtual dengan memanfaatkan aplikasi berbasis dalam jaringan," ujar Komisioner Bawaslu, Indrawan, di Tanjungpinang, Kamis (11/6), Kata dia, kegiatan yang dilaksanakan secara virtual dapat menghemat anggaran. "Kami masih melakukan restruktur anggaran. Banyak anggaran yang dipangkas, yang kemudian dapat digunakan untuk kegiatan lain yang penting, seperti pengadaan alat pelindung diri untuk petugas pengawas di lapangan," tambahnya. Indrawan menyebutkan Pemprov Kepri telah menetapkan anggaran Pilkada Kepri dikelola Bawaslu Kepri sebesar Rp49 miliar. Sejauh ini, Bawaslu Kepri menggunakan anggaran tersebut sebelum pandemi COVID-19 tidak mencapai Rp10 miliar. Bawaslu Kepri bisa mengembalikan anggaran pilkada kepada Pemprov Kepri lantaran banyak kegiatan yang dilaksanakan meski anggaran yang digunakan dapat dipangkas. "Kami justru akan mengembalikan sisa anggaran berdasarkan hasil pembahasan restruktur anggaran. Ini juga sebagai bentuk tekat kami membantu Pemprov Kepri yang menghadapi masa-masa sulit dalam menangangi COVID-19," tuturnya. [xyz-ips snippet="iklan"] Anggaran pengawasan yang dikelola Bawaslu Kepri bukan hanya untuk Bawaslu Kepri, melainkan juga Bawaslu Tanjungpinang. Tanjungpinang tidak menyelenggarakan pilkada serentak, melainkan penyelenggara pemilunya melaksanakan Pilkada Kepri 2020 di kota itu. "Kalau memang memungkinkan kami akan meminta masker, hand sanitizer, sarung tangan, pelindung wajah dan cairan disinfektan kepada Pemprov Kepri sehingga kami tidak perlu mengadakannya lagi," tandasnya. (**/SC-01)