Dengar Masukan Masyarakat, KPK Tinjau Ulang Rencana Pengadaan Mobnas Jabatan
Plt Jubir Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri. (Dok: Ist)

Dengar Masukan Masyarakat, KPK Tinjau Ulang Rencana Pengadaan Mobnas Jabatan

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi perkembangan pembahasan anggaran 2021 untuk pengadaan mobil dinas jabatan di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Peninjuan ulang itu, setelah KPK menerima masukan dari masyarakat dan beberapa hal yang perlu disampaikan terkait rencana pembelian mobil dinas.

Siaran pers yang dikirim Plt Jubir Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri ke SATELIT.Co, Sabtu (17/10/2020), mengutarakan bahwa usulan anggaran pada 2021 untuk pengadaan mobil dinas bagi Pimpinan, Dewas dan Pejabat Struktural di lingkungan KPK.

“Dilakukan dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan, Dewas dan Pejabat Struktural KPK dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 150/PMK.06/2014 terkait perencanaan kebutuhan barang milik Negara,” jelas Ali.

Pun, sambung Ali, dalam proses pengajuannya sebut lembaga anti rasuah itu, pihaknya telah melalui mekanisme sejak review angka dasar yang meliputi review tahun sebelumnya dan kebutuhan dasar belanja operasional.

“Proses tersebut akan berlanjut hingga ditetapkan sebagai pagu definitif yang ditandai dengan penandatanganan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) oleh DPR,” ungkap Ali.

Ia menambabhkan, pembahasan dan penelaahan dilkaukan KPK bersama dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas dan terakhir akan terbit DIPA pada bulan Desember 2020.

“Sementara, terkait spesifikasi kendaraan yang diajukan beserta harga satuannya, usulan yang disampaikan telah mengacu pada standar biaya pemerintah serta berpedoman pada SBSK (Standar Barang Standar Kebutuhan) yang telah ditetapkan pemerintah,” tandas Ali.

Selin itu, Ali mengungkapkan, selama ini Pimpinan, Dewas, Pejabat Struktural dan seluruh pegawai KPK, tidak memiliki kendaraan dinas. “Khusus Pimpinan dan Dewas KPK, ada tunjangan transportasi yang telah dikompensasikan dan termasuk dalam komponen gaji,’ terang Ali.

Namun demikian, kata Ali, jika kendaraan dinas nantinya dimungkinkan pada tahun 2021 untuk diberikan kepada Pimpinan dan Dewas KPK, tentu tunjangan transportasi yang selama ini diterima dipastikan tidak akan diterima lagi sehingga tidak berlaku ganda.

Namun demikian, Ali menegaskan, KPK sungguh-sungguh mendengar segala masukan masyarakat, dan karenanya memutuskan untuk meninjau ulang kembali proses pembahasan anggaran untuk pengadaan mobil dinas jabatan tersebut. “Saat ini pihak KPK sedang melakukan review untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku,” kata Ali.

Di akhir tanggapannnya, KPK menyampaikan apresiasi terhadap masyrakat atas masukan dari segenap masyarakat dan memastikan KPK akan tetap bekerja semaksimal mungkin melakukan pemberantasan korupsi bersama-sama masyarakat.

“Demikian tanggapan KPK terkait pembahasan anggaran tahun 2021 untuk pengadaan mobil dinas jabatan di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang disamaikan kepada masyarakat,” tutup Ali.

CATEGORIES
TAGS