Pekanbaru - Pengurus Besar Nahdlatul ulama ( PBNU ) mengecam keras tindakan Rusli Ahmad karena masih membuat surat dengan kop  surat dan stemple palsu dengan mengatasnamakan Ketua PWNU Riau. Padahal PBNU telah membekukan kepengurusan PWNU Riau sejak Desember lalu.

Sebagai gantinya, PBNU telah menunjuk Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Sulaiman Tanjung menjadi karateker PWNU Riau. Penunjukkan Sulaiman sesuai dengan keputusan rapat harian Syuriyah dan Tanfidziyah pada 16 Desember 2023 lalu.

Rusli membuat surat undangan dengan stempel dan kop surat palsu pada 7 Junuari 2024. Surat bernomor 009/PWNU-Riau/01/2023 itu hanya ditandatangani Rusli. 

Dalam surat itu, Rusli mengundang pengurus PWNU dan kiai NU untuk hadir dalam acara deklarasi terhadap pasangan Prabowo-Gibran Hotel Grand Central Pekanbaru, Rabu (10/1/2024).

"Surat undangan yang beredar dengan mengatas namakan PWNU Riau yang ditanda tangani Rusli itu tidak sah. PBNU menganggap Rusli telah melakukan tindakan brutal karena masih mengatas namakan Ketua PWNU Riau. Menandatangani surat sendirian dan menggunakan kop surat dan stempel palsu!" kata Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni dalam keterangannya di Jakarta Jumat (12/1/2024).

Menurut Amin, Rusli tidak lagi menjabat sebagai Ketua PWNU Riau sejak KPU mengeluarkan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Amin menegaskan, dalam kontestasi politik, NU telah memiliki panduan berpolitik. Panduan berpolitik ini merupakan keputusan Muktamar NU ke-28 tahun 1989 di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta. 

Ada sembilan pedoman yang wajib diperhatikan warga Nahdliyin. Kesembilan pedoman itu yakni:                                 1. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 45.

2. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menunjung tinggi  persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita Bersama. Yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur  lahir dan  batin dan dilakukan sebagai amal ibadah  menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan di akhirat.

3. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama.                           4. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah di lakukan dengan moral, etika dan budaya yang berketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
5. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, adil sesuai dengan  peraturan dan norma-norma yg disepakati serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama. 

6. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional, dan dilaksanakan sesuai dengan akhlaqul karimah sebagai pengamalan ajaran Islam Ahlussunnah wal jamaah .                             7. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama dengan dalil apapun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan.  

8. Perbedaan pandangan di antara aspirasi-aspirasi politik warga Nahdlatul Ulama harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadhu dan saling menghargai sama lain, sehingga dalam berpolitik itu tetap dijaga persatuan dan kesatuan di lingkungan Nahdlatul Ulama.  

9. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi serta berpartisipasi dalam pembangunan

Tuding PBNU Tak Konsisten?
Rusli Ahmad merespon pernyataan Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni.
Dalam keteranhan kepada sejumlah wartawan di Pekanbaru, Jumat, (12/1/2024) membantah tentang adanya kop surat palsu dan stempel palsu serta pernyataan tentang kepengurusan PWNU Riau.

Disisi lain, Rusli Ahmad membenarkan sesuai surat edaran PBNU yang pertama menyatakan setiap Ketua atau pengurus Nahdatul Ulama yang maju sebagai Caleg ataupun calon DPD RI harus mengajukan cuti. 

Kemudian, lanjut Rusli Ahmad, berdasarkan surat edaran yang kedua PBNU, dimana meminta agar dilakukan rapat pleno untuk menentukan siapa pengganti Ketua atau Pengurus Wilayah maupun cabang dan Lembaga yang cuti dikarenakan ikut dalam kontestasi Politik dan harus segera diadakan rapat pleno.

"PWNU Riau sudah melaksanakannya dan telah memilih Wakil Ketua satu, Kyai Harmansyah selaku Ketua dan telah kita ajukan tanggal 27 November 2023 ke PBNU. Setelah diajukan ke Jakarta, PBNU secara lisan menyampaikan bahwasannya khusus di Riau ini, mengaku dirinya masih dibutuhkan dan tetap menjabat, itu disampaikan oleh Sulaiman Tanjung selaku Wasekjen PBNU dan Korwil Riau.

"Terbukti disaat saya menerima gelar bapak Toleransi, saya disaat itu masih membawa nama PWNU Riau dan mendapat respon Positif dan apresiasi dari PBNU dengan berbagai macam apresiasi dan pujian," kata Rusli Ahmad

Justru Rusli Ahmad mempertanyakan sikap PBNU, disaat PWNU Riau mendeklarasikan Paslon 2 Prabowp Gibran keluar bahasa carateker di bulan Desember 2023 ditengah surat cuti dirinya belum juga keluar. Sehingga, dia menganggap masih tetap menjalankan tugas saya selaku Ketua PWNU Riau.

"Saya meminta agar PBNU konsisten, karena NU sepengetahuan saya adalah manut terhadap kyainya dan manut terhadap pemimpinnya baik secara tertulis maupun lisan. Kenapa kita melakukan Deklarasi Prabowo-Gibran, ini adalah keinginan para Kyai, pengurus hingga jajaran kebawah di Riau. Oleh sebab itu saya harus mengakomodir hal tersebut dan agar orang tahu bahwa arah dukungan NU Riau itu kemana," ucap mantan Anggota DPRD Riau tersebut.

Ia mengungkapkan, dirinya tau dukungan PBNU ke arah Paslon no 2. Kenapa pada saat PWNU Riau mendeklarasikan Dukungan terhadap Paslon No 2, kita di marahi, dan adanya pernyataan adanya cap yang tidak benarlah," ujar Rusli Ahmad balik bertanya.

"Acara Deklarasi dilakukan bukan secara formal atau resmi dengan undangan, karena didalam unsur PWNU Riau banyak pengurus yang merupakan ASN yang Notabene mereka harus Netral. Deklarasi tersebut kita lakukan secara spontan dan komunikasi via telpon. Jika ada undangan yang disebut, saya tidak mengerti itu undangan yang dari mana," tandasnya.

Selain disebut tidak konsisten, Rusli Ahamad mempertanyakan deklarasi dukungan capres menjadi masalah dan adanya sebutan carateker. 

"Kenapa tidak dari awal disaat kegiatan lain dimana saya membawakan nama PWNU Riau yang selalu terekspos ke pusat tidak ada bahasa carateker, cap palsu dan sebagainya," tutup Rusli Ahmad. (***/Red)
..