Pekanbaru - Data Badan Pusat Statistik (BPS)  Provinsi Riaun 2019 menyebut angka penggangguran tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) lebih mendominasi dibandingkan dengan tamatan SMA. Untuk itu, Pemerintah Provinsi mengeluarkan Pergubri Nomor 6 Tahun 2022 sebagai inovasi baru untuk mengurangi pengangguran tamatan sekolah lanjutan tingkat atas terutama tamatan SMK.

Demikian bagian poin sambutan disampaikan Gubernur Riau, Syamsuar saat Gubri melantik 159 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau di Aula Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Kamis, (31/3/2022).

"Kita (Pemprov Riau-red) telah mempersiapkan Peraturan Gubernur yang berkaitan dengan regulasi. Semua ini, tujuannya untuk menciptakan agar anak-anak tamatan dari SMK yang mereka tidak punya kemampuan orang tuanya untuk meningkatkan ke Perguruan Tinggi. Mereka sudah siap bekerja di perusahaan-perusahaan ataupun dunia industri yang ada di Provinsi Riau," ujar Syamsuar.

Ia mengatakan, Pergubri Nomor 6 Tahun 2022 tentang regulasi kurikulum pendidikan mempersiapkan sumber daya manusia bagi lulusan sekolah menengah atas sangat diapresiasi Kementerian Pendidikan dan terobosan baru pertama kali di Indonesia.

"Pak Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim mengapresiasi Pergubri. Sebab, inovasi seperti itu belum ada selama ini. Tujuan Pergubri itu untuk mengurangi pengangguran di Riau," terang Syamsuar.

Selain itu, sebut mantan Bupati Siak ini, pihaknya melihat masih ada kesenjangan diantara sekolah-sekolah di berbagai daerah di Provinsi Riau.

"Dengan harapan agar para kepala sekolah bisa diajak kerjasama ita bisa diajak kerjasama  meningkatkan kwalitas pendidikan yang ada di daerah-daerah. Kalaupun ada beda tidak jauh betul bedanya, Itu harapan kami," kata Syamsuar.

Sebagai tambahan, dikutip situs resmi Pemprov Riau, ruang lingkup Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 tidak terlepas dari agenda link and match Kemendikbudristek.

Adapun komponen ruang lingkup yang diatur dalam Pergub ini seperti mencakup penyelarasan kurikulum pembelajaran berbasis proyek dan pendidik atau instruktur dari Industri, dunia usaha dan dunia kerja.

Kemudian, pelaksanaan magang guru dan instruktur di industri, dunia usaha dan dunia kerja dan pemagangan/praktek kerja lapangan bagi siswa, peserta didik dan peserta pelatihan.

Selanjutnya, pemberian sertifikasi, pelatihan sumber daya manusia pendidikan dan pelatihan vokasi, penyerapan lulusan dan beasiswa dan bantuan sarana prasarana lainnya.

Data BPS
Banyaknya angka pengangguran di sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) dilansir Badan Pusat Statistik Provinsi Riau 2019 lalu.

Dikutip dari antaranews.com, Kamis, 7 November 2019 lalu, Badan Pusat Statistik menyatakan jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Riau hingga Agustus 2019 tercatat sebanyak 190.140 orang, yang didominasi lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK).

"Dilihat dari tingkat pendidikan pada Agustus 2019, tingkat pengangguran terbuka untuk sekolah menengah kejuruan (SMK) masih mendominasi di antara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 9,85 persen," kata Kepala BPS Provinsi Riau, Misfaruddin di Pekanbaru, Kamis.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi berikutnya terdapat pada sekolah menengah atas (SMA) sebesar 8,39 persen. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan SMK dan SMA.

Gubri melantik 159 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Propinsi Riau yang terdiri dari 108 tenaga guru,45 tenaga kesehatan dan 6 orang tenaga teknis.

Pegawai P3K Dilantik
Gubernur Riau, Syamsur melantik jabatan fungsional yang diangkat Pemerintan dengan sistem Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K) 2022.

Dihadiri Kadisdik Propinsi Riau, Kamsol Asisten dan tamu undangan lainnya, Gubernur Riau melantik 159 pejabat fungsional yang terdiri 108 tenaga gur, 45 tenaga kesehatan dan 6 orang tenaga tehnis.

"Diharapkan P3K dapat bersinergi dan mengutamakan profesionalisme serta kinerja,Kami berpesan kepada yang baru dilantik agar terus meningkatkan kompetensi,dapat terus naik jenjang dan bangku menjadi model bagi pegawai lainnya. Ini amanah dan jabatan bisa dipertanggungjawabkan," tegas Syamsuar.

Terhadap pegawai P3K dari kalangan pendidikan, Syamsuar berharap banyak agar para fungsional bisa mengangkat kwalitas pendidikan dan sumber daya manusia.

"Kami mengajak kita semua mari bersama-sama bekerja keras meningkatkan kwalitas pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) melalui Peraturan Gubernur yang berkaitan dengan regulasi telah dipersiapkan," pungkas Syamsuar. (***)