Humbahas - Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi mengingatkan larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat politik praktis dan harus netral dalam Pemilu  dan Pemilihan Serentak tahun 2024. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Gubsu Ingatkan Larangan ASN Tak Terlibat Politik Praktis Pemilu 2024tentang ASN.

Demikian disampaikan Gubsu, Edy Rahmayadi  pada acara penandatanganan Pakta Integritas Netralitas ASN oleh Bupati dan Walikota se-Sumut pada pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Medan, Senin (5/12/2022). 

"Tugas utama ASN adalah pelayan masyarakat, jangan kita minta dilayani,” ujar Edy Rahmayadi.
 
Pun, Edy Rahmayadi mengingatkan 3(tiga) tugas pokok ASN. Pertama, tugas ASN adalah melayani masyarakat. Kedua, tugas ASN juga menjalankan kebijakan umum. 

"Mulai dari undang-undang dasar, aturan-aturan seperti peraturan daerah, peraturan gubernur maupun peraturan bupati atau walikota yang dijalankan ASN," tegasnya.

Diakhir sambutannya, lanjut Edy, tugas ASN sebagai perekat anak bangsa. Oleh sebab itu, rakyat jangan dikotak-kotakkan. 

“Rakyat kita ini ada Katolik, Protestan, Islam, Budha, Hindu, Konghucu jangan pula kita mengotak-kotakkan dosa nanti kita,” ujar Edy. 

Pada kesempatan itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut Syafrida R Rasahan menjelaskan pada 2019 dan 2020 Bawaslu menerima beberapa laporan pelanggaran ASN yang terlibat politik praktis. 

"Pada tahun 2019 ada 4 laporan, sementara pada tahun 2020 terdapat 18 laporan yang masuk," ungkapnya.

Tampak dalam penandatanganan dilakukan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Bupati / Walikota se-Sumut. Turut hadir pada kesempatan tersebut Kapolda Sumut RZ Panca Putra dan perwakilan Forkopimda Sumut, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut Herdensi.

Sementara, Bupati Humbahas  Dosmar Banjarnahor, yang diwakili Sekretaris Daerah Humbahas Drs. Tonny Sihombing, hadiri acara penandatanganan Pakta Integritas Netralitas ASN oleh Bupati dan Walikota se-Sumut pada pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 tersebut. (***)