Rencana pembahasan opsi lockdown trsebut,  digelar di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarvest).

"Sudah banyak yang bilang, yang sampaikan rekomendasi, bupati-bupati, gubernur, juga banyak yang minta. Ya mungkin dibahas juga (opsi lockdown)," ujar Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, dilansir kumparan, Minggu (29/3).

Menurut dia, hasil rapat besok akan disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Sementara itu, Juru Bicara Kemenkomarvest, Jodi Mahardi, menyerahkan hal tersebut kepada Deputi Infrastruktur dan Transportasi Kemenkomarvest Ridwan Jamaludin.

Namun hingga saat ini, Ridwan pun belum membalas pesan singkat maupun menjawab telepon kumparan saat dikonfirmasi soal pembahasan lockdown tersebut.

Adapun pembatasan akses keluar dan masuk Jabodetabek ini merupakan langkah lanjutan yang dilakukan pemerintah, menyusul masih banyak masyarakat yang mempercepat mudik dan berisiko memperluas penyebaran virus corona ke daerah.

Padahal pemerintah telah melarang masyarakat untuk mudik untuk mencegah penularan COVID-19. Pemerintah sudah membatalkan penyelenggaraan Mudik Gratis 2020.

Sebelumnya, Budi juga mengatakan pembatalan Mudik Gratis 2020 akan menyebabkan masyarakat beralih mudik dengan kendaraan pribadi. Padahal pembatalan itu sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona.

Untuk itu, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya, termasuk dengan stakeholder, agar masyarakat tetap bisa bersilaturahmi dengan keluarga di kampung halaman tanpa harus mudik.

"Saat mudik banyak orang melakukan perjalanan dari Jakarta, sedangkan Jakarta boleh dikatakan banyak yang terkena virus corona. Nah kita tidak tahun kalau sampai virus ini terbawa sampai ke kampung, kan kasihan saudara-saudara kita di sana," kata Budi, Selasa (24/3). (Kum/**)