Kasus Urusan DAK, KPK Periksa Kepala Bapenda dan Kepala Perizinan DP2MSTP Dumai
DOK: Illustrasi

Kasus Urusan DAK, KPK Periksa Kepala Bapenda dan Kepala Perizinan DP2MSTP Dumai

Jakarta – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali periksa sejumlah saksi untuk tersangka eks Walikoata Dumai, Zulkifli AS..

Sejumlah saksi diperiksa di Mapolda Riau dengan agenda terkait dugaan tindak pidana korupsi (TPK) pengurusan dana alokasi khusus (DAK) APBN 2017 dan APBN 2018.

“Hari ini, Selasa, (23/2/2021), dijadwalkan pemeriksaan saksi ZAS , TPK suap terkait dengan pengurusan Dana Alokasi Khusus Kota Dumai Dalam APBNP Tahun 2017 dan APBN 2018,” ujar Plt Jubir Penindakan KPK, Ali Fikri, Selasa, (23/2/2021).

Ali menyebutkan, sejumlah saksi diperiksa untuk tersangka eks Walikota Dumai, Zukkfili AS, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, Marjoko Santoso turut diperiksa. Berikut sejumlah nama diperiksa, diantaranya; Said Effendi selaku Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai 2017 – Sekarang Pemerintah Kota Dumai. Kemudian, Syaari pensiunan PNS, Ali Ibnu Amar, Halimatu Shakdiah dan Lili Safitri selaku PNS di Pemko Dumai. Sementara, 2 (dua) saksi berasal dari kalangan wiraswasta Eli Yati dan Busari Muslim. Terakhir, diperiksa.sebagai saksi mengurus rumah tangga, Mimi Gusneti.

Konstruksi perkara yang menjerat eks Walikota Dumai Zulkifli AS terkait.dugaan suap pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan APBN 2018 yang penyidikannya dilakukan sejak September 2019.

Rangkaian peristiwa tersebut, Pertama, pada Maret 2017, ZAS bertemu dengan Yaya Purnomo di sebuah hotel di Jakarta. Dalam pertemuan itu, ZAS meminta bantuan untuk mengawal proses pengusulan DAK Pemerintah Kota Dumai. Dan, pada pertemuan lain disanggupi oleh Yaya Purnomo dengan fee 2%.

Kedua, Kemudian pada Mei 2017, Pemerintah Kota Dumai mengajukan pengurusan DAK kurang bayar Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp22 miliar.

Ketiga, Dalam APBN Perubahan Tahun 2017, Kota Dumai mendapat tambahan anggaran sebesar Rp22,3 miliar. Tambahan ini disebut sebagai penyelesaian DAK Fisik 2016 yang dianggarkan untuk kegiatan bidang pendidikan dan infrastruktur jalan.

Keempat, Masih pada bulan yang sama, Pemerintah Kota Dumai mengajukan usulan DAK untuk Tahun Anggaran 2018 kepada Kementerian Keuangan. Beberapa bidang yang diajukan antara lain RS rujukan, jalan, perumahan dan permukinam, air minum, sanitasi, dan pendidikan.

Kelima, Tersangka ZAS kembali bertemu dengan Yaya Purnomo membahas pengajuan DAK Kota Dumai tersebut yang kemudian disanggupi untuk mengurus pengajuan DAK TA 2018 kota Dumai, yaitu, untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dengan alokasi Rp20 miliar, dan pembangunan jalan sebesar Rp19 miliar.

Keenam, Untuk memenuhi fee terkait dengan bantuan pengamanan usulan DAK Kota Dumai kepada Yaya Purnomo, ZAS memerintahkan untuk mengumpulkan uang dari pihak swasta yang menjadi rekanan proyek di Pemerintah Kota Dumai.

Ketujuh, penyerahan uang setara dengan Rp550juta dalam bentuk Dollar Amerika, Dollar Singapura dan Rupiah pada Yaya Purnomo dkk dilakukan pada bulan November 2017 dan Januari 2018.

Kedelapan, sedangkan untuk Perkara Kedua, Tersangka ZAS diduga menerima gratifikasi berupa uang sebesar Rp50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta dari pihak pengusaha yang mengerjakan proyek di Kota Dumai.

Kesembilan, penerimaan gratifikasi diduga terjadi dalam rentang waktu November 2017 dan Januari 2018.

Kesepuluh, gratifikasi ini tidak pernah dilaporkan ke Direktorat Gratifikasi KPK sebagaimana diatur di Pasal 12 C UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Dalam dua Perkara tersebut, tersangka ZAS disangkakan melanggar, Pertama, Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; perkara Kedua, Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. (***/SC-01)

CATEGORIES
TAGS