KERIS-KEADILAN RAKYAT INDONESIA

KERIS-KEADILAN RAKYAT INDONESIA

Pada asasnya “KEADILAN” adalah kaidah etika universal sebagaimana bisa dipahami melalui rumusan frasa : “to give everybody his own”

==================================

Akhir-akhir ini kita disuguhi berita usulan omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja.  Penting untuk disepakati bahwa utk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, kita sepakat untuk mendukung omnibus law. Substansi omnibus law harus mencerminkan keadilan kepada rakyat Indonesia.

Sebelum diajukan resmi ke DPR, sudah banyak penolakan atas substansi RUU.  Katanya sudah diajukan. Tapi menurut Ketua DPR Puan Maharani, DPR belum terima.

Mengenai draftnya sendiri suda ada beredar sehingga dari draft tersebut, kelompok masyarakat melakukan perlawanan terhadap substansi pasal-pasal yang kontroversial.  Kelompok penentang terkait ketenagakerjaan protes tentang sistim pengupahan dalam draft dan telah melakukan aksi turun ke jalan saat demo padal 20 Januari 2020.

Kelompok politik TIDAK SEPAKAT, Mendagri dapat memecat Gubernur, Bupati, Walikota yang dianggap menghambat investasi. Sedangkan bupati-walikota-gubernur adalah jabatan politik. Hubungan kerja antara mendagri-kepala daerah bukan atasan-bawahan, yg bisa dipecat begitu saja bila tak sejalan dengan kebijakan Kemendagri. Yang terbaru lagi pihak MUI keberatan karena RUU Cipta Lapangan kerja dianggap akan menghapus sertifikasi halal MUI.

Isu-isu diatas harus diminta masukan dari rakyat sebelum dibahas bersama DPR. RUU tersebut setelah disahkan akan diterapkan kepada rakyat, sehingga harus memberi keadilan bagi Rakyat Indonesia.

Pada asasnya “KEADILAN” adalah kaidah Etika Universal sebagaimana bisa dipahami melalui rumusan frasa berikut : “to give everybody his owAda tiga unsur hakiki ciri khas dalam kaidah keadilan dimaksud di atas:

  • Keadilan selalu tertuju kepada orang lain.
  • Keadilan harus ditegakkan karena
    keadilan selalu berkaitan dgn hak orang
    lain yang harus dipenuhi.
  • Keadilan selalu menuntut persamaan
    tanpa melihat siapa orangnya.

RUU Cipta Lapangan kerja idealnya harus memenuhi 3 (tiga) unsur hakiki di atas. Apakah substansi draft RUU Cipta Lapangan kerja diatas akan memberi Keadilan Bagi Rakyat Indonesia?? Semoga.

(Togar Manihuruk, SH – Praktisi Hukum)

CATEGORIES
TAGS