KPK: Penyidikan Kasus Jembatan WFC Kampar Masih Berjalan
Jembatan WFC Bamgkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. (Dok: Esco)

KPK: Penyidikan Kasus Jembatan WFC Kampar Masih Berjalan

Pekanbaru – Lama tak terdengar perkembangan penanganan kasus Jembatan WFC Kampar, Riau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyebutkan penyidikannya masih berjalan.

Hal tersebut disampaikan Jubir KPK Ali Fikri menjawab pertanyaan sejauh mana perkembangan kasus tersebut pasca ditetapkannya dua tersangka ADN dan IKS pada Maret 2019 lalu.

“Saat ini penyidikannya masih berjalan mas,” kata Ali, Rabu, (26/2/2020) siang.

Disinggung soal sejauh ini, tersangkanya masih 2 dua) orang tersebut? “Iya,” singkat Ali.

Dalam penanganan kasus ini pihak KPK, sejumlah saksi telah dimintai keterangannya. Dari pihak eksekutif maupun eksekutif. Dari kalangan eksekuitf, mulia jajaran tim tim Provisional Hand Over dan Final Hand Over (PHO/FHO) hingga Bupati Kampar diperiksa sebagai saksi tersangka ADN dan IKS oleh KPK.

Sejumlah nama dari kalangam eksekutif telah dimintai keterangan oleh KPK yaitu JN selaku Bipati Kampar (2011-2016),  2 (dua) Mantan Kepala  Dinas PUPR Kha dan IP, Az dan ZD dan RH, RM dan KN selaku tim PHO/FHO) pada proyek jembatan WFC Kampar tersebut.

Sedangkan dari kalangan legislatif, hampir seluruh pimpinan DPRD Kampar baik priode 2009-2014 maupun pimpinan DPRD 2014-2019.

Berikut unsur pimpinan DPRD Kabupaten Kampar priode 2009-2014 dan 2014-2019 yaitu:  Pimpinan DPRD Kabupaten Kampar periode 2009 – 2014
Ketua H Syafrizal,  Wakil Ketua Hj Eva Juliana, Wakil Ketua Yurjani Moga, Wakil Ketua H Syahrul Aidi Maazat. Sementara, pimpinan DPRD Kabupaten Kampar periode 2014-2019 yaitu Ketua DPRD  Ahmad Fikri, Wakil Ketua Sunardi DS, Wakil Ketua Muhammad Faisal, Wakil Ketua H Sahidin.

Dikutip dari detik.com KPK menetapkan dua orang tersangka kasus dugaan korupsi proyek jembatan Waterfront City atau Jembatan Bangkinang di Kampar, Riau. Diduga ada kerugian negara Rp 39,2 miliar akibat kasus korupsi ini.

“KPK menetapkan dua orang tersangka, yaitu AND (Adnan) selaku Pembuat Komitmen (PPK) proyek jembatan di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kampar, dan IKS (I Ketut Suarbawa) selaku Manajer Wilayah II PT Wijaya Karya Divisi Operasi I,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (14/3/2019).

Kedua tersangka diduga menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dari proyek yang dengan tahun anggaran 2015-2016 ini. Saut menyatakan kasus ini berawal saat Adnan mengadakan pertemuan dengan Ketut di Jakarta pada 2013.

“ADN memerintahkan pemberian informasi tentang desa jembatan dan engineer’s estimate kepada IKS,” ucap Saut.

Pertemuan itu dilakukan pasca Pemkab Kampar mencanangkan beberapa proyek strategis termasuk jembatan Bangkinang. Pada Agustus 2013, PT Wijaya Karya dinyatakan memenangkan lelang proyek tersebut oleh Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Kasa Kabuparen Kampar.

Kemudian, ditandatanganilah Kontrak Pembangunan Jembatan Bangkinang dengan nilai Rp 15,1 miliar dengan ruang lingkup pekerjaan pondasi jembatan dan masa pelaksanaan hingga 20 Desember 2014. Setelah kontrak tersebut, Adnan disebut meminta pembuatan engineer’s estimate pembangunan jembatan Waterfront City tahun 2014 kepada konsultan dan I Ketut meminta kenaikan harga satuan untuk beberapa pekerjaan.

“KPK menduga kerja sama antara AND dan IKS terkait penetapan harga perkiraan sendiri jni terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya sampai pelaksanaan pembangunan jembatan waterfront city secara tahun jamak dengan dibiayai APBD 2015, APBD P 2015, dan 2016,” ucap Saut.

Atas perbuatannya itu, Adnan diduga menerima uang sekitar Rp 1 miliar. Saut menyatakan diduga terjadi kolusi dan pengaturan tender yang melanggar hukum yang dilakukan oleh para tersangka.

“Diduga dalam proyek ini telah terjadi kerugian keuangan negara setidaknya sekitar Rp 39,2 miliar dari nilai proyek pembangunan jembatan waterfront city secara tahun jamak di tahun 2015-2016 dengan total Rp 117,68 miliar,” ujarnya.

KPK pun menyesalkan korupsi di sektor infrastruktur yang melibatkan pihak dari BUMN. Saut mengingatkan agar BUMN menerapkan prinsip kehati-hatian yang lebih dibanding sektor swasta.

Kedua tersangka diduga melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (*)

CATEGORIES