KPK Temukan Bukti Dugaan Suap Izin Kebun Kuansing dari Tiga Lokasi Digeledah
Plt Jubir KPK, Ali Fikri. (Dok: Ist)

KPK Temukan Bukti Dugaan Suap Izin Kebun Kuansing dari Tiga Lokasi Digeledah

Pekanbaru – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus meng-upadate penyidikan perkara dugaan tipikor suap terkait perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) Sawit di Kabupaten Kuantan Singingi..

Terkini, Kamis (21/10/2021) tim penyidik KPK telah selesai melakukan upaya paksa penggeledahan di 3 (tiga) lokasi berbeda yang berada di wilayah Pekanbaru.

Adapun 3 lokasi penggeledahan dilakukan tim penyidik KPK diantaranya sebuah kantor di Kecamatan Limpa Pulu, Kota Pekanbaru, Riau.

“Rumah kediaman di Tangkerang dan Maharatu, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau,” ujar Plt Jubir KPK, Ali Fikri, di Jakarta, Kamis, (22/10/2021).

Dijelaskan Ali, dari 3 lokasi digeledag tersebut ditemukan dan diamankan bukti.

“Antara lain berbagai dokumen berupa catatan keuangan yang diduga terkait dengan perkara,” ucap Ali.

Selanjutnya, kata Ali, bukti-bukti tersebut akan di cocokkan keterkaitannya dengan perkara ini dan dilakukan penyitaan untuk melengkapi berkas perkara tersangka Bupati Kuansing Non Aktif, Andi Putra.

Seperti diketahui, kegiatan tangkap tangan dilakukan KPK pada Senin, (18/10/2021) lalu, mengamankan 8 orang temasuk diantaran Bupati Kuansing Andi Putra.

Kegiatan tangkap tangan dilakukan KPK, terkait dugaan suap perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) PT. Adimulia Lestari sejak 2019 dan akan berakhir 2024.

Dalam kegiatan tangkap tangan ini KPK menemukan bukti petunjuk penyerahan uang
Rp 500 juta, uang tunai dalam bentu rupiah dengan jumlah total Rp80,9 juta , mata
uang asing sekitar SGD1.680 dan serta HP Iphone XR.

Dari 8 (delapan) orang yang diamankan,setelah dilakukannya pengumpulan informasi dan berbagai bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi, KPK kemudian melakukan penyelidikan sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, KPK meningkatkan status ke tahap penyidikan dengan menetapkan 2 tersangka yaitu Andi Putra Bupati Kuantan Singingi periode 2021 hingga 2026 dan Sudarso Swasta selaku General Manager PT Adimulia Lestari.

Atas perbuatannya tersebut, para Tersangka disangkakan melanggar bahwa Sudarso selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat
(1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Kemudian, Andi Putra selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b)
atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (***/SC-01)

CATEGORIES
TAGS