Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani seperti mulai geram terhadap sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) kurang tanggap instruksi realokasi anggaran percepatan penanganan virus Corona (Covid-19) masih saja 'lelelt'. Ancaman penundaan transfer dana alokasi umum (DAU), pun dilontarkan.

Pun, Sri Mulyani mengancam bagi Pemda yang sampai saat ini tak kunjung realokasi anggaran penanganan Covid-19, akan menunda transfer dana alokasi umum (DAU) kepada pemerintah daerah.

"Kami bisa lakukan penundaan untuk transfer DAU. Jadi artinya kami sekarang betul-betul sangat serius," kata Sri Mulyani usai rapat kabinet paripurna, Selasa (14/4/2020) dilansir dari kompas.com

Ia menegaskan, ancaman disampaikannya itu, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo memberikan teguran hingga sanksi tegas bagi daerah tak serius realokasi anggaran percepatan penanganan Covid-19.

Dikatakan Sri, Presiden mendapat laporan masih banyak daerah yang belum memfokuskan anggaran untuk penanganan Covid-19.

"Presiden hingga hari ini menyampaikan bahwa beliau masih melihat beberapa daerah yang masih bussiness as usual. Belanja sosial tidak naik, belanja barangnya masih belum berubah, sehingga seolah-olah semuanya belum sampai ke daerah bahwa mereka perlu mengubah APBD," kata Sri seraya menambahkan pihak berkordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk pengesan dan mengecek langsung daerah yang sudah dan belum mengubah postur anggaran.

"Kami sama-sama memonitor," kata dia.

Terima Laporan Ihwal ancaman Menteri Keungan, Sri Mulyani tersebut, tatkala Presiden Jokowi menyampaikan saat rapat terbatas (ratas) bahwa masih ada laporan sejumlah pemerintah daerah yang belum melakukan realokasi anggaran untuk penanganan virus corona Covid-19.

"Saya melihat, masih ada beberapa daerah yang APBD-nya business as usual. Saya minta Mendagri, saya minta Menkeu, agar mereka ditegur," kata Jokowi dalam rapat kabinet paripurna, Selasa (14/4/2020).

Dirincikan Jokowi, ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Demikian halnya, ada 140 daerah juga belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi. Padahal, instruksi realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19, telah disampaikan Presiden Jokowi sejak 20.Maret 2020 lalu.

"Bahkan 34 daerah belum menyampaikan data anggaran covid-19,"  ujar Jokowi. (***)