Menko: BPJS Kesehatan Tanggung Biaya Penanganan  Pasien Corona
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy,

Menko: BPJS Kesehatan Tanggung Biaya Penanganan  Pasien Corona

Jakarta – Pemerintah melalui BPJS Kesehatan tanggung biaya penanganan  pasien virus corona (Covid-19) yang dirawat rumah sakit.

Hal tersebut dipastikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, seperti dilansir Cnn Indoenesia.com, Selasa, (23/4/2020).

Dikatakan Muhadjir, pihaknya telah meminta Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris agar membuat skema atau desain proses pembayaran kepada rumah sakit yang merawat pasien positif virus corona.

Terkait dana yang digunakan BPJS Kesehata, Muhadjir menyebutkan yak bersumber dari BPJS Kesehatan melainkan dana tersebut berasal dari dana tambahan baru.

“Akan segera diproses secepatnya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan lebih prima lagi,” ujarnya.

Sayangnya, Muhadjir tak memberitahu dan merinci berapa dana tambahan dan sumber dana tersebut.

Namun, Muhadjir menyebutkan proses penyaluran bersamaan dengan pembayaran premi PBI oleh Kemenkeu untuk memperbaiki cash flow BPJS Kesehatan yang dapat digunakan membayar tunggakan ke rumah-sakit.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyanggupi arahan pemerintah terkait pembayaran ke rumah sakit untuk pasien Covid-19.

Untuk itu, kata Fachmi, pihaknya akan segera melakukan proses verifikasi secara akuntabel bagi rumah sakit yang sudah melayani penanganan pasien Covid-19.

“BPJS Kesehatan siap mendukung ketetapan kebijakan pembayaran. Mekanisme selanjutnya, BPJS Kesehatan akan melakukan verifikasi secara akuntabel,” kata Fachmi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta BPJS Kesehatan ikut menanggung penanganan pasien virus corona. Meski, saat ini pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menganggarkan dana penanganan di rumah-sakit rujukan.

Agar BPJS Kesehatan bisa ikut menanggung penanganan pasien corona tersebut, pemerintah saat ini sedang menyusun sebuah peraturan presiden. Peraturan presiden tersebut sekaligus dibuat untuk melaksanakan putusan pembatalan aturan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dilakukan oleh MA beberapa waktu lalu.

Namun, pembiayaan BPJS Kesehatan untuk pasien corona terganjal presiden. Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Dalam pasal 52 huruf O diatur pelayanan kesehatan yang tidak dijamin program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Disebutkan bahwa pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa atau wabah tidak dijamin program Jaminan Kesehatan Nasional. (Cnni/Red)

CATEGORIES
TAGS