Penyaluran Dana BOS 2020 Beda, Kepsek: Rp3 juta Per Siswa Sudah Memadai

Penyaluran Dana BOS 2020 Beda, Kepsek: Rp3 juta Per Siswa Sudah Memadai

"Penggunaan Dana BOS harus sesuai RKA"

Pekanbaru – Pemerintah kini telah mengubah kebijakan penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Perubahan tersebut diumumkan melalui jumpa pers “Sinergi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Desa Berbasis Kinerja” belum lama ini di Jakarta.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim menyatakan melalui kebijakan Merdeka Belajar episode ketiga, penggunaan dana BOS dibuat fleksibel, salah satunya sebagai langkah awal untuk meningkatan kesejahteraan guru-guru honorer.

Dilansir dari Kompas.com “Penggunaan BOS sekarang lebih fleksibel untuk kebutuhan sekolah. Melalui kolaborasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri, kebijakan ini ditujukan sebagai langkah pertama untuk meningkatan kesejahteraan guru-guru honorer dan juga untuk tenaga kependidikan. Porsinya hingga 50 persen,” kata Nadiem.

Nadiem menjelaskan setiap sekolah memiliki kondisi yang berbeda sehingga kebutuhan di tiap sekolah juga berbeda-beda. “Dengan perubahan kebijakan ini, pemerintah memberikan otonomi dan fleksibilitas penggunaan dana BOS,” tambah Nadiem.

Sesui RKA

Penggunaan Dana Bantuan Operasi Sekolah (BOS), digunakan oleh pihak sekolah. Selain wajib menampilkan alokasi penggunaan dana BOS di sekolah masing-masing. Sedangkan item-item penggunaan Dana BOS, harus sesuai dengan rencana kerja anggaran (RKA) setiap sekolah masing-masing.

“Dana BOS untuk tingkat SLTA, ada dari pusat dan provinsi. Masing-masing nilainya Rp1.5. Jadi, total Rp 3 juta, ” kata Kepala Sekolah SMA Negeri Pekanbaru, Riau, Kamis, (5/3/2020).

Ia menjelaskan, adapun kegiatan sekolah anggarannya bersumber dari dana BOS tersebut. ” Sehingga, dana Bos diterima setiap siswa naik sigjifikan. Sebelumnnya, Rp400 ribu per siswa dan naik menjadi Rp3 juta,” Kasim merinci.

Ia.menambahkan, penggunaan dana Bos harus sesuai dengan rencana kerja anggaran yang diajukan sekolah. “Jika ada item-item kegiatan sekolah belum terealisasi akan diajukan lagi untuk dievaluasi untuk dilakukan perubahan setiap akhir tahun,” jelas Kasim.

Beda Penyalurannya

Lalu apa perbedaan sistem dana BOS 2019 dan dana BOS 2020? Berikut perbedaannya seperti dirangkum Kompas.com dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 8 Tahun 2020.

Alur dana BOS pada sistem BOS 2019, dana BOS ke sekolah disalurkan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi. Pada kebijakan BOS 2020, Kemenkeu menyalurkan dana langsung ke rekening sekolah.

Frekuensi penyaluran dana BOS pada tahun 2019, penyaluran dilakukan sebanyak 4 kali per tahun dengan porsi tahap I (20 persen), tahap II (40 persen), tahap III (20 persen), dan tahap IV (20 persen). Pada kebijakan BOS 2020, penyaluran dilakukan sebanyak 3 kali per tahun dengan porsi tahap I (30 persen), tahap II (40 persen), tahap III (30 persen).

Untuk proses verifikasi data pada BOS 2019, penetapan SK sekolah penerima dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan berbagai syarat administrasi. Pada BOS 2020, penetapan SK sekolah penerima dilakukan oleh Kemendikbud, dengan verifikasi data oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Pada BOS 2019, batas akhir pengambilan data 2 kali per tahun (31 Januari dan 31 Oktober) sehingga berpotensi memperlambat pengesahan APBD. Pada BOS 2020, batas akhir pengambilan data 1x per tahun (31 Agustus) untuk mencegah keterlambatan pengesahan APBD-P. (***)

CATEGORIES
TAGS