Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berupaya daerah-daerah yang akan menggelar Pilkada 2020 kewajibannya untuk membiayai pemilu kepala daerah (pilkada) yang bersumber dari anggaran pendapatan daerah APBD.

"Sekarang lagi saya kejar adalah semua kepala daerah yang sudah mengikat dalam NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah, red),” kata Tito di Jakarta, Rabu (1/7/2020) dikutip dari beritasatu.com

Dijelaskan Tito, dikejarnya ketersediaan anggaran tersebut karena sudah dianggarkan oleh APBD masing-masing daerah. Dampak Covid-19, lanjut Tito menjadi tertunda karena seharusnya sudah dicairkan mulai Maret 2002 lalu.

"Itu uang sudah dikunci harus dicairkan pada bulan Maret. Harus dicairkan kepada KPU, Bawaslu, kira-kira begitu," mantan Kapolri kembali menegaskan.

Tito mencontohkan ada daerah seperti Pasuruan sudah 100 persen dicairkan. Kemudian, ada juga baru 90 persen, 78 persen dan 56 persen bahkan ada dibawah 50 persen.

Mendagri mengungkapkan sebanyak 76 daerah NPHD-nya sudah mencukupi membiayai pelaksanaan pilkada dan tidak perlu tambahan dari APBD maupun APBN. Sebaliknya, ada juga daerah mesti dibantu dana tambahan anggaran dari APBD maupun APBN.

Pilkada serentak yang diselenggarakan pada 9 Desember 2020 mendatang diikuti sebanyak 270 pilkada serentak. Anggaran Pilkada yang sudah dicairkan sebesar Rp5.78 triliun dari  total anggaran dibutuhkan sebesar Rp 14,98 triliun bersumber dari APBD dan ABPN. (**)