Wow.. 9 Mobil Mewah Legislator Dibandrol Rp10.4 Miliar
Illustrasi

Wow.. 9 Mobil Mewah Legislator Dibandrol Rp10.4 Miliar

"Sudah saya koordinasikan sama Kabag Umum ke BPKAD untuk dibatalkan. Tapi sama-sama kita pantau pengadaan mobil tersebut lroses lelangnya," ujar Ketua DPRD Riau, Indra Gunawan Eet .

Diduga Langgar Aturan
Menurut Taufik, pihaknya tidak melarang pembelian mobil dinas pimpinan DPRD Riau tersebut. Sebab, kata Taufik, hal itu merupakan hak pimpinan DPRD Riau untuk mendapatkan hak kendaraan operasional pribadi, dengan masing-masing setiap pimpinan mendapatkan satu unit.

“Hal itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD;” terang Taufik.

Ia menjelaskan, pengadaan jenis kendaraañ dinas pimpinan Dewan telah diatur dalam peraturan pemeŕintah (PP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 11 tahun 2007 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah.

“Dalam ketentuan tersebut untuk standarisasi kendaraan ketua DPRD yaitu 2700 CC dan untuk Wakil Ketua yaitu 2500 CC. Sejalan dengan Peraturan Gubernur Riau nomor 140 tahun 2015 tentang hal sama, menyatakan pada pasal 19 bahwa kendaraan untuk ketua DPRD adalah 2700 CC dan 2500 CC untuk wakil ketua,” urai Taufik.

Ia mengungkapkan rencana pengadaan yang telah dipublikasi di Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), disebutkan jenis pembelian mobil DPRD Riau diantaranya, jenis Jeep Land Cruiser kapasitas 4500 CC, untuk jenis Jeep Prado kapasitas 3000 CC dan Sedan Camry kapasitas 2500 CC.

“Dari ketentuan ini maka dapat simpulkan rencana pengandaan mobil untuk pimpinan DPRD Riau melanggar ketentuan Peraturan Mendagri nomor 11 tahun 2007 dan Peraturan Gubernur Riau nomor 140 tahun 2015. No Jenis Mobdin. Tidak hanya itu, rencana pemberian kendaraan dinas kepada pimpinan DPRD Riau sebanyak dua unit (jenis Camry dan Jeep) juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017,” tegas Taufik.

Berdasarkan ketentuan tersebut, lanjut Triono, bisa dikatakan pimpinan DPRD memperoleh hanya 1 (satu) unit kendaraan operasional pribadi. “Sementara dalam DPA dianggarkan pembelian dua jenis kendaraan dengan jumlah masing-masing 3 unit yang berkemungkinan besar akan digunakan oleh wakil ketua DPRD,” Taufik menganalisa.

1
2
3
4
CATEGORIES
TAGS