Home • Serambi Riau • Pekanbaru
APBN Masuk Jalan Kota: Warga Protes Curigai Pengalihan Kontrak Pekerjaan
Pekanbaru - Warga Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru melakukan aksi protes pekerjaan preservasi Jalan Asshofa - Jalan Payung Sekaki yang sedang dikerjakan Balai Wilayah Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau.
Aksi protes dilakukan warga berujung adanya pertemuan di Kantor Camat Payung Sekaki. Dalam video yang diterima Awak Median ini, mempertanyakan soal pekerjaan di Jalan Fajar yang dianggap bukan sesuai dengan papan proyek yang dipangpangkan. Warga menganggap peningkatan Jalan Fajar belum selayaknya dilakukan pengaspalan karena jalan masih dinilai masih layak.
Pantauan dilokasi, papan proyek yang dikerjakan bersumber dari APBN 2024 itu dikerjakan PT. Mekar Abadi Mandiri dengan nilai Rp14 miliar tersebut. Pada plang proyek, pekerjaan yang diawasi konsultan Pekerjaan PT. Multi PHI Bheta (KSO) dan PT. Bintang Agung Konsultan tertera di Jalan Asshofa9 - Jalan Payung Sekaki, bukan Jalan Fajar, Kelurahan Labuh Baru Barat, Pekanbaru.
-
Perlu Dibaca :
Pekanbaru - Dua hari menjelang pencoblosan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2027, Pemerintah Kota Pekanbaru mengevaluasi...
Proyek menelan waktu pelaksanaan 54 hari, terpantau sudah dikerjakan mulai pintu masuk Jalan Jalan Asshofa hingga jalan samping kantor camat tersebut. Namun, pekerjaan pengerasan jalan dekat kantor camat, tampak turap atau penyangga hanya dekat jembatan aliran sungai tersebut. Sehingga, tampak ada kemiringan jalan ke arah sungai. Sehingga, sewaktu-waktu kemungkina jalan bisa amblas jika tak keseluruhan dipasang turap.
Disomasi
Saat pertemuan di kantor Camat Payung Sekaki, Selasa, (10/11/2024), dihadiri Camat Payung Sekaki, Camat Payung Sekaki Yurikha Herian Danni, Sekretaris Bappeda, Hadyanto, Sekretaris, Kabid PSIK, Ade Chandra, Kota Pekanbaru Lurah Labuh Baru Barat (LBB) Ardiles dan Lurah Air Hitam, Zulfi Ijum juga unsur Fokompimcam.
Disesi tanya jawab usai paparan pejabat terkait, warga diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya. Warga menanyakan soal adanya pekerjaan jalan dianggap diluar dari usulan mereka pada 2018 silam. Dalam usulan tersebut, warga mempertanyakan usulan sekitar September 2018 dan diperkuat surat Walikota melalui Dinas Pekerjaan Umum pada September 2023 saat dibawah kepemimpinan Pj Walikota Mufllihun.
-
Perlu Dibaca :
Pekanbaru - Proyek bersumber Dana Desa tahun anggaran 2024, tepatnya diarea Jalan Tanah Tinggi, Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Tapung...
"Dalam surat tersebut pengaspalan Jalan Payung Sekaki segera dilakukan pada November 2024 melalui Dinas PU Provinsi Riau bersumber dari APBN bukan APBD. Hingga pekerjaan dilaksanakan, kami tak diinformasikan pihak pejabat terkait akan direalisasikan pekerjaan pengaspalan Jalan Asshofa - Jalan Payung Sekaki tersebut," ujar Sinaga mengawali penyampaian aspirasi warga.
Ia menambahkan, pengaspalan diluar papan proyek yaitu di Jalan Fajar, diduga tidak sesuai berdasarkan surat yang pernah dilayangkan.
"Kami menduga ada pengalihan pekerjaan, karena kami telah usulkan sejak 2018," ungkapnya.
Salah seorang disebut dipercaya mengawal aspirasi warga, akan melayangkan somasi kepada pihak eksekutif dan legislatif sebelum melayangkan pelaporan dugaan perbuatan tindak pidana korupsi.
Dianggap tak puas atas tanggapan dari pihak-pihak yang hadir, warga pun melakukan aksi keluar dari pertemuan (walk out-red).
"Kita keluar. Tak ada solusi apa yang disampaikan," ujar salah seorang warga dan diikuti warga yang hadir yang didominasi kaum ibu-ibu tersebut.
Dukung Warga
Salah seorang mengaku RW diwilayah tersebut, usai ditinggal warga dalam pertemuan tersebut, mendukung aspirasi warga tersebut.
"Kalau dilihat secara kwalitas jalan Fajar masih dinilai layak dilintasi. Dia berharap aspirasi warga direalisasikan. Kalau jalan yang diminta diaspal, agar bisa menghindari banjir. Sebab, setiap terjadi banjir, rumah tergenang hingga perabot-perabot rumah tangga," katanya.
Usai pertemuan, Kabid PSIK, Ade Chandra menjelaskan tidak punya kewenangan mencampuri proyek bersumber APBN tersebut.
"Kalau APBD Pekanbaru, tentu berdasarkan musrenbang," imbuhnya.
Sayang pada pertemuan tersebut, tak hadir pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Riau, Dinas PU Provinsi Riau dan pihak pelaksana proyek. Padahal, sangat dibutuhkan menjawab tudingan masyarakat tersebut. (Red)
Komentar Via Facebook :