Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya melengkapi fitur dan konten pada Jaringan Pencegahan Korupsi (JAGA). Di tengah masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), KPK kembali luncurkan penambahan tiga fitur baru pada platform JAGA.

Adapun fitur baru yang diluncurkan tersebut yaitu, fitur tentang anggaran Covid-19 pemerintah daerah pada modul JAGA Bansos, informasi tentang perubahan APBD 2020 untuk penanganan Covid-19 pada modul JAGA Anggaran dan fitur pengecekan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada modul JAGA Kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Plt Jubir Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding, Senin, (6/7/2020)

Menurut Ipi, diluncurkannya tiga fitur baru ini masyarakat dapat berpartisipasi dan mengawal implementasi kebijakan pemerintah dengan mencermati postur anggaran pemerintah daerah hasil refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19.

Sementara melalui fitur kepesertaan JKN, sambung Ipi, masyarakat dapat melakukan pengecekan kepesertaannya secara mandiri sebagai bentuk kontrol kepada pemberi kerja terkait kewajiban untuk mendaftarkan dan membayarkan iuran kepesertaan pegawainya.

"Perubahan lainnya adalah integrasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang selama ini diakses lewat laman https://korsupgah.kpk.go.id, kini dapat diakses lewat situs JAGA.ID," terang Ipi.

Ia menambahkan, dalam mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyelamatan keuangan serta aset daerah, KPK telah memetakan titik rawan korupsi pada 8 area intervensi.

"Untuk mencegahnya, KPK juga telah menyiapkan serangkaian action plan yang implementasinya dapat dimonitor oleh publik melalui menu Jendela Daerah," Ipi menjelaskan.

Untuk diketahui, lanjut Ipi, JAGA merupakan platform pencegahan korupsi yang diluncurkan KPK pada Desember 2016 lalu. "Mengusung tagline “Open Government, Empowering Citizen,” JAGA mendorong partisipasi, akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah dan masyarakat dengan fokus pada transparansi informasi dan data yang terkait pelayanan publik," tandas Ipi.

Saat ini, sebut Ipi, JAGA sudah mengembangkan 6 modul tentang pelayanan publik yaitu Pendidikan yang meliputi pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi, Fasilitas Kesehatan, Dana Desa, Perizinan, Anggaran Daerah, dan yang terbaru adalah Bansos Covid-19.

Kemudian, tambah Ipi, pada 2019 platform JAGA dikembangkan menjadi versi situs yang beralamat di https://jaga.id. Sehingga menjadi pusat informasi pencegahan korupsi yang diinisasi oleh KPK.

"Hingga saat ini situs JAGA.ID memuat informasi tentang implementasi perbaikan tata kelola pemerintah daerah, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Laporan Gratifikasi, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan informasi serta data seputar 6 sektor pelayanan publik. Tidak hanya memperoleh informasi, masyarakat dapat bertukar pikiran dan informasi melalui fitur diskusi," beber Ipi.

Keluhan Diterima JAGA Bansos Dari fitur yang sudah diluncurkan, sampai pada 3 Juli 2020, fitur JAGA Bansos telah menerima total 621 keluhan terkait penyaluran bansos. "Keluhan yang paling banyak disampaikan adalah pelapor tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar, yaitu 268 laporan," ujar Ipi.

Sedangkan, sebanyak 6 (enam) topik keluhan lainnya yang juga disampaikan pelapor, adalah bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan sebanyak 66 laporan.

"Selanjutnya, bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya sebanyak 47 laporan, nama di daftar bantuan tidak ada (penerima fiktif) berjumlah 31 laporan, mendapatkan bantuan lebih dari satu berjumlah 7 laporan, bantuan yang diterima kualitasnya buruk 6 laporan, seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan 5 laporan, dan beragam topik lainnya total 191 laporan," Ipi merinci.

Sejumlah laporan tersebut, lanjut Ipi, ditujukan kepada 205 pemda terdiri dari 14 pemerintah provinsi dan 191 pemerintah kabupaten/kota. "Sedangkan instansi yang paling banyak menerima keluhan adalah Pemkot Surabaya sebanyak 24 laporan, Pemprov Jawa Barat berjumlah 17 laporan, diikuti oleh Pemkab Tangerang, Pemkab Bogor dan Pemkab Subang masing-masing 16 laporan," ucap Ipi.

Sementara, kata Ipi, sebanyak 224 keluhan telah selesai ditindaklanjuti oleh pemda terkait. Selebihnya masih dalam proses diteruskan ke pemda dan verifikasi kelengkapan informasi dari pelapor.

"Masyarakat dapat mengakses JAGA melalui situs JAGA.ID atau mengunduhnya pada gawai melalui Google Play Store maupun App Store," pungkas Ipi. (***/SC-01)

[xyz-ips snippet="iklan"]