MA Putuskan Bersalah, Aktivis Desak Lahan PT Peputra Supra Jaya Segera Dieksekusi
Aktivis Lingkungan Barisan Relawan Jaringan Perubahan ( BARA-JP), Ganda Mora (Dok: ist)

MA Putuskan Bersalah, Aktivis Desak Lahan PT Peputra Supra Jaya Segera Dieksekusi

Pekanbaru – PT Peputra Supra Jaya masih bisa bernafas lega atas gagalnya eksekusi atas pengembalian Hutan Negara oleh pihak Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Pelalawan beberapa waktu lalau.

Gugatan pidana khusus yang dilayangkan PT. Nusa Wana Raya (NWR) pihak Mahkamah Agung dalam amar putusannya, bahwa PT. Peputra Jaya diputus bersalah atas penguasaan, pengusahaan dan merusak kawasan hutan dan alih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit.

Sebab, putusan MA tersebut lebih kasus pidana yaitu menangkap dan menahan direktur perusahaan bernama Sudiono. Artinya, putusan fokus terhadap pidananya bukan perdatanya. Untuk itu, pegiat/aktivis lingkungan mendesak agar puitusan MA segera dieksekusi.

Hal tersebut ditegaskan Aktivis Lingkungan Barisan Relawan Jaringan Perubahan ( BARA-JP), Ganda Mora, melalui rilis yang diterima ESCO, Senin, (21/1/2020) malam.

“Ini sudah ada putusan MA memustuskan bersalah bahwa PT. Peputra Supra Jaya kuasai lahan Negara. Kekuatan Hukumnya jelas. Kenapa bisa gagal?,” ujar Ganda sembari mempertanyakan alasan apa bisa gagal dieksekusi.

Ia mengatakan putusan MA sudah jelas dan tidak ada lagi kekhawatiran bagi penegak hukum untuk mengeksekusi hutan lindung yang dikuasai PT. Peputra Supra Jaya agar segera dieksekusi.

Selain, Ganda juga menyesalkan pihak PT. Peputra Supra Jaya membuat alasan pembelaan dengan mengatasnamakan masyarakat yang memiliki wadah Koperasi Unit Desa (KUD).

“Alasan pembelaan masyarakat memilki lahan tersebut melalui KUD, itu saya rasa tak masuk diakal. Sangat disayangkan,” sesal Ganda juga Direktur Lembaga Independen Pembawa Suara Korupsi Kriminal ekonomi ( IPSPK3-RI)

Untuk itu, ia menegaskan, pihaknya mendorong penegak hukum agar lebih fokus ke pidana yaitu pelanggaran pidana khusus sesuai dengan gugatan PT. NWR. Soal, kebun atau lahan itu milik masyarakat atau petani harus ada investigasi alasan pembelaan yang disampaikan PT. Peputra Supra Jaya.

“Terkait keanggotaan KUD itu perlu investigasi mendalam bahwa apakah lahan masyarakat persukuan atau jangan-jangan karyawan. Apabila benar lahan tersebut milik masyarakat Tempatan atau persukuan. Kenapa, sebelumnya pihak PT PSJ memperoleh izin HGU seluas 5000 Ha dengan tujuan melakukan kerjasama dengan Masyarakat yang menguasai tanah Ulayat,” katanya.

“Namun pada realisasinya pihak perusahaan membangun kebun seluas 5.000 Ha tersebut untuk peruntukan perusahaan,” ujar Ganda.

Kemudian, Ganda menambahkan, terkait peruntukan lahan plasma bagi masyarakat, justru PT. PSJ membangun kebun pola kemitraan di kawasan hutan produksi terbatas yang merupakan konsesi HPHTI PT. NWR.

“Itulah putusan MA bahwa pihak PT PSJ secara sah melanggar pidana khusus perusakan dan alih Fungsi Hutan.

Maka, Sudiono secara sah melanggar pidana khusus. Kita desak pihak kejaksaan Negeri Pelalawan harus segera mengeksekusi Sudiono terlebih dahulu lalu, selanjutnya eksekusi terhadap objek perkaranya,” tegas Ganda.

Seperti diketahui, eksekusi lahan PT Peputra Supra Jaya (PSJ) yang berada di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan batal karena dihalangi oleh ratusan masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani mitra naan PT PSJ.

Informasi yang dihimpun, masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani mitra PT PSJ itu telah melakukan aksi penolakan eksekusi lahan sejak hari Minggu (12/1) malam dengan cara memasang spanduk penolakan eksekusi. Lalu, masyarakat juga menginap di lokasi lahan yang akan dieksekusi.

Eksekusi lahan PT PSJ seluas 3.323 hektare itu seharusnya dilakukan oleh tim gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, Dinas Kehutanan, Polres Pelalawan, dan instansi terkait lainnya pada hari Senin (13/1) tertunda karena penolakan yang dilakukan oleh masyarakat yang mengaku dari kelompok tani tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait dalam menjalankan putusan MA tersebut belum berhasil dimintai tanggapannya. (*)

CATEGORIES