Pekanbaru -  Penjabat Walikota Muflihun sedang menjalankan evaluasi terhadap pimpinan Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dilakukannya evaluasi terhadap pimpinan OPD itu seiring program 100 hari prioritas kerja Penjabat Walikota.

Pun, Uun akrab disapa Pj Walikota Muflihun setelah mendapat izin dari Mendagri, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sudah membentuk tim assesor yang beranggotakan 7 (tujuh) orang.

“Proses evaluasi sepenuhnya diserahkan kepada tim. Kita tak intervensi assesor, silahkan prosesnya profesional," ujar Uun kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Sebagai informasi, terdapat 22 OPD bakal diievalausi setelah mengantongi izin dari Mendagri Tito Karnavian. Namun, ada beberapa Pejabat tak diundang dalam daftar pimpinan OPD yang bakal dievaluasi. Padahal, dari OPD yang tak diundang, ada pimpinan OPD kerap menjadi sorotan awak media sejak Pj Wako dijabat Muflihun.

Adapun pimpinan OPD yang tak diundang yaitu, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan, Kepala Dinas Pelayanan Terpadu dan Satu Pintu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Asisten Bidang Administrasi Umum dan Kepala Dinas Pariwisata.

Dari pejabat yang tak masuk diundang evaluasi itu, kerap OPD disorot media yaitu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan, Kepala Dinas Pelayanan Terpadu dan Satu Pintu.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Nofrizal mendukung langkah Pj Walikota Pekanbaru mengevaluasi pimpinan OPD yang dinilai tak cakap kerja.

Menurut Nofrizal, pimpinan OPD yang akan dievaluasi berbasis kinerja dan cakap dalam menuntaskan kinerja.

"Jangan sampai kinerja tak bagus tak dievaluasi. Sebaliknya, yang cakap kerja dievaluasi, patut dipertanyakan," kata Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Senin, (5/9/2022).

Nofrizal pun beri sinyal memilih pimpinan OPD agar dipilih secara objektif dan berbasis kinerja. Bahkan, Nofrizal memberi referensi pimpinan OPD yang bisa tak dipiĺih karena kinerja kerap disorot media, perlu menjadi salah satu pertimbangan dasar evaluasi.

"Yang sering disorot media itulah, (dievaluasi-red)," imbuhnya.

Sebagai informasi, ada beberapa kinerja pimpinan OPD 'kerap' disorot media sejak Mulfihun dilantik menjadin Penjabat Walikota Pekanbaru.

Berikut penelusuran Media ini terkait ada sejumlah Pimpinan OPD, kinerjanya menjadi sorotan.

1. Sekretaris Deaerah (Sekda).
Di awal Muflhun dilantik Penjabat Walikota pada 23 Mei 2022 lalu, menekankan program prioritas kinerjanya yang dipesankan Gubernur Riau, Syamsuar.

Program prioritas Pj Wako kala itu menyampaikan agar menangani masalah banjir, jalan rusak dan masalah sampah. Dari sekian program prioritas, terselip harapan agar dibayarkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan insentif RT/RW.

Tak berselang lama sejak dilantik, Pj Wako meminta agar dituntaskan pembayaran TPP dan insentif. Alhasil, apa yang ditunggu para pegawai dan RT/RW, dikabulkan pembayaranya. Sekda M Jamil pun dipersalahkan atas permasalahan TPP dan Insentif RT/RW tersebut, dan didesak untuk dicopot.

2. PUPR Kota Pekanbaru.
Dinas PUPR Kota Pekanbaru paling disorot terkait masalah banjir dan jalan rusak. Program prioritas Pj Wako Muflihun dituntut Indra Pomi Nasution selaku Kepala Dinas PUPR menuntaskan masalah banjir dan jalan rusak dalam tempo tiga bulan atau 100 hari Pj Walikota Muflihun menjabat. Alhasil, Indra Pomi dianggap bisa memenuhi keinginan Pj Wako. Sehingga, rapat evaluasi Indra Pomi mempersentasikan kinerjanya dan mendapat apresiasi Pj Wako.

Belakangan kinerja Indra Pomi wajar bisa menjawab ekspektasi mantan Sekretaris DPRD Provinsi Riau tersebut. Namun, bagi Pj Wako Pekanbaru, perlu mempertimbangkan evaluasinya terhadap Indra Pomi Nasution pernah berurusan dengan KPK terkait kasus semasa dirinya menjabat Kadis PUPR Kampar.

3. Kadis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).

Salah satunya program prioritas menangani masalah sampah. Sengkarut pengelolaan sampah, Pj Walikota Muflihun sempat mengancam pejabat dan rekanan agar mundur, jika tak sanggup menangani permasalahan sampah. Pun, Pj Wako sempat marah-marah saat rapat evaluasi kinerja yang dihadiri seluruh OPD, bahwa penanganan sampah tak kunjung memuaskan. Bahkan, Kadis Hendra Apriadi diminta Pj Wako menunjukkan tim yang dibentuk beranggotakan 43 orang tersebut.

Pj Walikota pun boleh mengevaluasi kinerja pimpinan dan kinerja jajaran dilingkungan DLHK juga dengan pertimbangan temuan BPK RI 2021.

Terakhir, DLHK dilaporkan ke Kejati Riau dan Kejari Pekanbaru, terkait dugaan korupsi alat berat dan potensi korupsi pengelolaan sampah.

4. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pekanbaru.

Adalah Zulhemi Arifin akrab disapa selaku Kepala Bapenda mencuat ke permukaan mendatangi rumah Pj Walikota Pekanbaru, Muflhun tak lama setelah dilantik. Muflihun tak menampik kunjungan Zulhemi dan emoh dikunjungi ASN dirumahnya.

Teranyar, Kepala Bapenda itu dilaporkan salah satu ormas ke KPK. Laporan dugaan korupsi di Bapenda itu, dibenarkan pihak KPK dan memastikan laporan ditindaklanjuti.

5. Dinas Perhubungan
Jelang 100 Pj Walikota Pekanbaru, warga Pekanbaru disajikan kenaikan tarif parkir dan ditentang berbagai pihak. Ironisnya, Yuliarso selaku Kepala Dinas Perhubungan tak memberitahu ke Pj Walikota sebagai pimpinannya atas kenaikan tarif parkir tersebut. Kebijakan tak populis itu, menuai protes berbagai kalangan.

Yuliarso diisukan calon Sekda Pekanbaru itu, dipercaya Pj Wako dan bertanggungjawab HUT Pekanbaru ke -238. Yuliarso disebut mampu menjawb kepercayaan Muflhun ditengah keuangan Pemko 'cekak'.

Naiknya tarif parkir,  protes warga dan amarah dewan, memungkinkan kepercayaan Pj Wako mulai berkurang terhadap Yuliarso. Sebab, Pj Wako ingin Pekanbaru lebih baik dan kebijakan pembangunan pro rakyat.

Kemudian, gonta -ganti pengelolaan Trans Metro Pekanbaru dari pihak ketiga kembali lagi dikelola Dinas Perhubungan. Kembalinya TMP dikelola Dishub, dengan penarikan uang tunai alias penumpang masih manual atau lewat karcis.

Dengan sistem pembayaran ongkos diberlakukan uang tunai, khawatir terjadi penyimpangan. Janji akan dilakukan pembayaran non tunai, sepertinya masih belum terealisasinya. Bahkan, fasilitas ruang tunggu TMP, sebagian tampak kurang perawatan.

6. Dinas Pendidikan
Ismardi Illyas dikabarkan kala itu disebut-sebut salah seorang pejabat di Pemko belum menemui Muflihun meski sudah lama dilantik Penjabat Walikota.

Pj Wako Muflihun pun bersuara saat dirinya menyampaikan amanatnya saat apel bersama Kepala Dinas dan jajarannya menyambut HUT RI ke-RI ke-77 di Halaman Kantor Dinas Pendidikan pada 1 Agustus 2022 lalu.

Dalam amanatnya, Pj Wako meminta Dinas Pendidikan menggalakan turut menangani permasalahan sampah di sekolah-sekolah. Dinas Pendiidikab dibawah Kepala Dinas Ismardi Illyas, Pj Wako menyampaikan bahwa laporan yang diterima saat itu, baru 50 persen tuntas sertifikasi guru.

7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Ahmad Ingot Hutasuhut sejak dilantik Pj Walikota Muflihun, jarang muncul dipermukaan dibeberapa kegiatan bersama atasannya tersebut. Namun demikian, Pj Walikota mengagendakan giat kunjungan penataan Pasar Agus Salim.

Diketahui, dalam laporan hasil hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI 2021, mencatat permasalahan Pasar Cik Puan hingga masa akhir  Walikota Firdaus tak kunjung dioperasikan. 

Sejauh ini, informasinya pihak Pemprov Riau dan Pemko telah sepakat, bahwa Pasar Cik Puan diserahkan aset dan pengelolaanya ke Pemko Pekanbaru. Entah kenapa, Pasar Cik Puan tak ada kelanjutan soal pengoperasiannya.

Selain itu, bangunan pasar bersumber dari APBN di Pasat Agus Salim masih dipertanyakan karena tak maksimalnya dioperasikan.

Kemudian, penyelesain Pasar Induk Sementara Arengka 2, belum tuntas di masa akhir jabatan Walikota Firdaus.

8. Dinas Pemadaman, Kebakaran dan Penyelamatan
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Burhan Gurning tergolong Pejabat yang dipercaya Walikota Firdaus. Diusianya yang memasuki usia pensiun pernah dipercaya beberapa jabatan penting.

Burhan Gurnimg jabatan seperti Kapala Satuan Pamong Praja (PP) Pekanbaru. Kala menjabat Kasatpol PP, pernah mencuat soal proses kegiatan pengadaan makan-minum pada 2021 cukup besar sebesar Rp2.6 miliar.

Sebelum menjabat Plt Kasatpol PP, Burhan Gurning terlebih dahulu menjabat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru. Burhan berlanjut menjabat Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan.

Mantan guru itu, pernah menjabat dua Jabatan sekaligus yaitu Kepala Damkar dan Penyelamatan dan sebagai Plt Kasapol PP.

Sebagian kalangan menilai, jabatan yang sudah pernah dijabat Burhan Gurning sudah selayaknya diganti dan menempatkan generasi yang baru.

Namun, Burhan Gurning sepertinya tak menyerah. Saat pelantikan Mulflihun sebagai Pj Walikota, Burhan Gurning terdepan meletakkan papan di pintu gedung lokasi sesaat sebelum pelantikan. Letak papan bunga itu, kalah sigap dengan atasannya Sekdako M. Jamil, dimana letak papan bunga jauh dari lokasi pelantikan.

9. Kepala BPKAD
Permasalahan aset dibawah Yulianis sepeninggal mantan Kepala BPKAD, Syofaizal, masih catatan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau 2021. 

Banyaknya hibah ke pihak ketiga, masih menjadi temuan BPK RI atas belum tertibnya pengelolaan aset. Padahal, KPK pernah mengunjungi Riau terkait permasalahan pengelolaan aset didaerah.

Temuan BPK RI bisa dikatakan setiap tahunnya terhadap pengelolaan aset tersebut, Pj Wako bisa menjadi dasar mengevaluasi dan memilih pejabat yang berkompeten dibidangnya.

Utang Pemko Pekanbaru Rp140 miiar, pihak BPKAD sejauh ini belum secara detail diungkapkan ke publik item utang dan penyelesaian utang tersebut.

10. Dinas Sosial
Carut marutnya pendataan bantuan Covid-19, merupakan temuan BPK RI 2021 data ganda penerima bansos. BPK RI Perwakilan dalam temuamnya penyaluran bantuan tahap II kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Kota Pekanbaru, terdapat 653 nama penerima yang tercatat lebih dari satu. Sedangkan total seluruh penerima bantuan mencapai 45.625 nama. Sebelum memilih pimpinan OPD, alangkah baiknya Pj Wako mengevaluasi kinerja dibawah Kepala Dinas Sosial Idrus tersebut.

11. Kepala DPMPTSP
Saat rapat evaluasi dengan mengundang seluruh OPD di Komplek Perkantoran Tenayanraya beberapa waktu lalu, Pj Wako sempat menyindir Kepala Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP), Akmal Khairi. Pj Wako menegur adik Sekdakp Jamil itu, bahwa dibelakang Mall Pelayanan Publik (MPP) mirip gudang.

Sindiran itu, bisa menggambarkan Pj Wako mencium ada hal tidak beres dan perlu dibenahi. Hasil penelusuran tim media, mengungkap kebenaran mirip gudang di MPP, memang selain adanya pekerjaan rehab gedung MPP, tampaknya ada juga dibelakang MPP kumuh dan tak terawat.

Dibalik sindiran Pj Wako itu, dinas yang digawangi Akmal Khairi tergolong 'bergelimang anggaran'. Pasalnya, rehab demo rehab tampak ada setiap tahunnya. Pekerjaan lantai 1 pada 2021 dianggarkan Rp5 miliar lebih. Selanjutnya, pada 2022 rehab lantai Rp6.7 miliar. Belum lagi pengadaan sound system sound sistem dengan pagu anggaran Rp890.000.000 dan pengadaan kursi dengan pagu anggaran Rp470 juta lebih.

Kegiatan DPMPTSP pada 2021, juga pernah dilaporkan LSM SPKN ke Kejari Pekanbaru anggaran 2019 dan 2022. 

Kegiatan pemeliharaan di DPMPTSP Kota Pekanbaru pada tahun 2019 dan 2020. Sebagai informasi, untuk perjalanan dinas 2019 dan 2020 masing-sebesar Rp 2 miliar lebih. Kemudian, pada 2020 senilai Rp 969 juta lebih. Dan, anggaran Pemeliharaan pada tahun 2019 senilai Rp 1.7 miliar lebih dan pada 2020 Rp 8 miliar lebih. Terkait laporan itu, belum diketahui perkembangan akhir laporannya.

Pasca dilantik Muflihun menjabat Pj Wako, Akhmal Khairi sempat memasang bilboard, Pj Wako dikawal Akmal Khairi dan M Jamil dalam foto yang terpangpang tersebut.

12. Dinas Komunikasi, Informartika dan Persandian. Kepala Dinas Komunikasi, Informartika dan Persandian, Firmansyah Eka Putra jarang dilibatkan Pj Walikota Muflihun dalam agenda Giat Pj Wako setiap harinya. Eka Firmansyah baru tampak lantai 2 MPP, saat ada audiens bersama wartawan yang sehari-harinya meliput agenda Pj Wako.

Saat Walikota Firdaus menjabat, Firmansyah Eka Putra dinilai cukup loyalis mendukung program Walikota Pekanbaru.

Sejak dilantik, Kadis Kominfo dan Persandian 'nyaris' minim mendampingi Pj Wako dalam  beberapa agenda Giat Pj Wako dengan prioritas kerjanya.

Bagaimana dengan kinerja Asisten I, II dan III Pemko Pekanbaru?  Diketahui, Syoffaizal sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Pekanbaru, El Syabrina sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pekanbaru. Masykur Tarmizi  sebagai Asisten Administrasi Umum Kota Pekanbaru.

Menarik ditunggu,  Pj Wako Muflihun memilih pimpinan OPD setelah hasil evaluasi yang telah dihelat mulai pada 2 hingga 19 September 2022 mendatang.  (***/Up)