Doloksanggul - Penolakan persetujuan pembelian mobil dinas (mobdis) Kepala Daerah (Kada) yaitu Bupati dan Wakil Bupati Humbahas diduga berbiaya Rp2.6 miliar lebih tergolong mewah, terus bergulir.

Adalah kelompok pemerhati sosial masyarakat Humbahas menolak persetujuan pembelian mobil dinas mewah Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan dengan membubuh mencapai tiga ribuan tanda tangan diantas kain putih sepanjang 100 meter.

Warga pemerhati sosial, Tota Simamora mengatakan, aksi yang mereka lakukan itu sebagai bentuk kritikan terhadap wakil rakyat yang menyetujui pembelian Kepala Daerah dimasa pandemi Covid-19 saat ini.

Menurutnya, pembelian mobil dinas ditaksir cukup besar itu, terkesan menghamburkan uang negara. Dan itu, seolah cerminan degradasi moralitas. Ironisnya, disetujui para legislatif yang duduk di gedung wakil rakyat tersebut.

"Aksi ini, spontan kami buat atas mengguritanya perilaku tidak wajar, seolah-olah berpoya-poya para pemimpin dan pejabat menyedot anggaran negara cukup  besar ditengah ekonomi warga sedang sulit dampak dari Pandemi Covid-19," sindir Tota.

Ditanya soal target jumlah tandatangan dibubuhi dalam petisi diatas kain putih itu, Tota berharap sebanyak mungkin.

"Target, sebanyak-banyaknya. Namun untuk saat ini sudah diatas tiga ribu tanda tangan," terangnya.

Dia juga menjelaskan bahwa akai yang mereka gelar itu disertai dengan pembagian masker kepada setiap warga yang melintas di tempat digelarnya petisi tanda tangan.

Setelah target tandatangan dinilai cukup, selanjutnya petisi tanda tangan akan diserahkan ke Pimpinan DPRD Humbahas. Sebab, hanya legislatif berkompeten menjawab apa urgensi menyetujui pembelian mobil mewah Bupati dan Wakil Bupati tersebut.

"Dengan harapan agar kedepan Pemerintah melalui DPRD lebih mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi," kata Tota tanpa menyebut kapan waktu penyerahannya ribuan tandatangan tersebut.

Pantauan satelit.co, dilokasi ribuan tandatangan petisi atas kritikan pembelian mobil mewah Bupati dan Wakil Bupati mendapat respon dari warga sekitar.

"Kami salut buat anda, tetaplah kritis, rakyat ada dibelakang anda!," ujar Boru Aritonang usai ikut menanda tangani petisi tersebut.

Menurutnya, Bupati mestinya lebih sensitif ditengah kesulitan rakyat sedang dilanda dampak pendemi Covid-19.

"Sangat sulit bagi rakyat mendapat uang sekarang. Itu sebabnya Presiden Jokowi memberikan bantuan langsung tunai untuk meringankan derita rakyat. Mestinya, kepala daerah lebih sensitif dan meniru perhatian Presiden Jokowi terhadap kesulitan rakyatnya," harapnya.

Hal senada juga disampaikan penandatangan lainnya enggan namanya ditulis, meminta wakil rakyat menggunakan haknya untuk menolak persetujuan pembelian mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati Humbahas tersebut.

"Dengan sangat hormat, kami meminta wakil rakyat di Humbahas agar segera menggunakan haknya, secara proporsional, seperti hak angket, interplasi atau  hak bertanya tentang laporan pertanggung jawaban LPJ tahun 2020. Kemana saja anggaran Kabupaten Humbahas 2020 lalu. Koq, anggota dewan tidak tahu, Bupati membeli mobil mewah dimasa sulit. Yang ada, dewan malah diam saja," tanya dia.

"Pertanggungjawaban Bupati tentang refousing anggaran di masa pandemi covid 19 hilang dari ingatan rakyat. Dimana DPRD Humbahas? Mengapa tidak diusut penggunaan anggaran itu? Tolong! Anggota DPRD yang terhormat, jangan abai dengan refocusing anggaran. Ada apa dengan wakil rakyat kita?," ia menambahkan.

Sayang, hingga berita ini akan dipublis, baik dari pihak pejabat Humbahas dan pihak legislatif belum ada tanggapan.

Sebagai informasi, program pembangunan di Kabupaten Humbahas dinilai mendesak tertunda karena terjadi refocusing anggaran dengan tujuan penanganan pendemi Covid-19. Namun, mencuat ke permukaan bahwa Pemkab Humbahas ada dianggarkan pembelian mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati  bersumber APBD tersebut sebesar Rp 2, 6 miliar.

Informasi yang beredar, dua unit mobil dinas Kepala Daerah Kabvupaten Humbahas itu, ditaksir masing-masing seharga Rp 1.9 M untuk Bupati dan mobil Rp 750 juta untuk Wakil Bupati. (Bernad LG/SC-01)