Pekanbaru -  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) merealisasikan anggaran belanja midal Jalan, Irigasi dan Jaringam sebesar Rp141.357.438.016,00. 

Namun, laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Riau tahun anggaran 2022, sebanyak 16 (enam belas) paket pekerjaan Dinas PUPR jadi temuan. Ironinsya, ada kelebihan pembayaran mencapai hampir mencapai Rp400 juta.

Dalam LHP BPK RI 2022 tersebut menuliskan kondisi disebabkan Kepala Bidang Jalan dan Jembatan serta Kepala Bidang Cipta Karya selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan dan pengendalian pelaksanaan kontrak pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Dan, PPK/PPTK pada Dinas PUPR tidak teliti dan cermat dalam memverifikasi kebenaran, 
kelengkapan dan keabsahan bukti pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan," tulis BPK tersebut.

Atas permasalahan, Bupati Kampar menanggapi permasalahan tersebut, menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai dengan rencana aksi yang telah disampaikan kepada BPK.

Dalam LHP BPK,  telah dilakukan penyetoran ke rekening Kas Daerah dengan total nilai penyetoran sebesar Rp59.363.370,20 pada tanggal 16 Mei 2023.

Masih dalam LHP BPK tersebut, merekomendasikan Bupati Kampar agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR
untuk menginstruksikan Kepala Bidang Jalan dan Jembatan serta Kepala Bidang Cipta 
Karya selaku Kuasa Pengguna Anggaran supaya meningkatkan pengawasan dan lebih cermat dalam melaksanakan pemeriksaan 
sebelum serah terima hasil pekerjaan;

"Memproses kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp344.874.037,05 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Daerah," demikian ditulis.

Terakhir BPK RI merekomendasikan, menginstruksikan PPK/PPTK supaya lebih teliti dan cermat dalam memverifikasi 
kebenaran, kelengkapan dan keabsahan bukti pertanggungjawaban sesuai dengan 
ketentuan.

Berikut 16 paket pekerjaan menjadi temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau tahun anggaran 2022.

1. Kekurangan volume atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Sialang Kubang – Sei. Simpang Dua dan Jalan Lingkar Kampung Tengah RT. 01 RW. 01 Desa Sei. Petai sebesar 
Rp11.267.301.

2. Kekurangan volume atas Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Proklamasi dan Jalan Pancasila Desa Salo sebesar Rp13.923.176,46

3. Kekurangan volume atas Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Utama Karya Kecamatan 
Kampar Kiri Tengah sebesar Rp15.978.145,47

4. Kekurangan volume atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Telo sebesar 
Rp51.591.905,40

5. Kekurangan volume atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Melati – Kantor Desa sebesar Rp44.951.347,00

6. Kekurangan volume atas Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Datuk Seribu Garang, Jalan Perum Intan Jelita II dan Jalan Depan Masjid Bukit Indah sebesar Rp10.813.980,69.

7. Kekurangan volume atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Beringin Lestari – Cinta Damaisebesar Rp30.411.648,37

8. Kekurangan volume atas Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Mahad Tatakuh Desa Kepau Jaya sebesar Rp9.502.889,69

9. Kekurangan volume atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Kasikan – Rimba Beringin sebesar Rp14.400.243,25

10. Kekurangan volume atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Poros Desa Tandan Sari
sebesar Rp11.596.440,00

11. Kekurangan volume atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Poros Desa Tapung Makmur sebesar Rp28.951.721,83

12. Kekurangan volume atas Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Desa Bukit Betung sebesar Rp42.468.013,80

13. Kekurangan volume atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Kamboja Desa Rimbo Panjang sebesar Rp25.450.816,40.

14. Kekurangan volume atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Beton Sekijang II sebesar Rp38.783.492,14

15. Kekurangan volume atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Beton Desa Kinantan sebesar Rp27.162.525,10.

16. Kekurangan volume Pekerjaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air 
Minum (SPAM) Desa Gunung Bungsu sebesar Rp118.380.593,37. (***/Red)