Home Serambi Riau Pekanbaru

Telan Rp550 Juta, LPPD Riau Hanya Utus Satu Kategori ke Pesparawi Nasional XIV Papua Bharat

Lihat Foto
×
Rombongan Tim Pesparawi Riau bersama Pengurus LPPD Riau. (Dok: Ist)
Telan Rp550 Juta, LPPD Riau Hanya Utus Satu Kategori ke Pesparawi Nasional XIV Papua Bharat

Rombongan Tim Pesparawi Riau bersama Pengurus LPPD Riau. (Dok: Ist)

Pekanbaru - Perhelatan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional ke XIV telah selesai dilaksanakan pada 18 hingga 28 Juni 2026. Namun, usai perhelatan itu, ada tersisa kisah sejak diawal perencanaan dan keterbatasan anggaran keikutsertaan Tim Pesprawi Riau.

Di awal perencanaan, titik terang soal adanya anggaran, sudah menjadi pekerjaan berat program LPPD. Lalu, setelah ada titik terang alokasi anggaran, yang menjadi persoalan, anggaran yang tersedia tersedia dianggap tak mumpuni. Sehingga, pihak LPPD, menawarkan kontrak bahwa biaya perlengkapan PSW ditanggung LPPD, sedangkan tiket penerbangan dibebankan ke peserta ikut ke Pesparawi Nasional.

Total anggaran diperoleh dari APBN melalui Kemenag RI senilai Rp400 juta. Sedangkan, Rp150 juta diperolah dari bantuan CSR BUMD Riau Proteleum. Sehingga, anggaran terkumpul dari sumber yang terungkap totalnya Rp550 juta.

Hal tersebut disampaikan Pembimas Kristen Kanwil Provinsi Kemenag RI, Armin Antoni Silaban kepada Awak Media termasuk satelit.co menjawab terkait keikutsertaan Pesparawi saat dijumpai dikantornya, Selasa, (21/7/2026) lalu.

"Sebenarnya, di awal perencanaan sudah ada beberapa kategori mestinya bisa diberangkatkan yang memperoleh hasil perlombaan Pesparawi yang telah diikuti sebelumnya, seperti Paduan Suara Dewas Campuran (PSDC), Vokal grup (sdh pernah tampil dan meraih gold) dan Musik Gereja Nusantara," kata Armin.

Namun, lanjut Armin, ketika diserahkan untuk mempersiapkan kategori diperlombakan dengan biaya sendiri, LPPD Kabupaten mengaku tak punya anggaran.

"Dan akhirnya, kategori yang sudah "matang" dari daerah itu, mundur satu-satu, karena alasan tidak punya anggaran. Tadinya, mereka juga mengharapkan sokongan dari APBD daerah masing-masing. Nyatanya, tak ada dukungan APBD tersebut," papar Armin.

Selanjutnya, kata Armin, pihaknya juga berharap pada APBD Riau 2025 agar dialokasikan kegiatan Pesparawi Nasional pada 2025 juga.

"Kita surat Pemprov Riau pengajuan anggaran Pesparawi dan diakomodir. Namun, perhelatan Nasional itu diundur ke tahun 2026 karena ada instruksi Presiden agar penghematan anggaran," jelasnya.

Kemudian, Armin menambahkan, setelah diketahui anggaran dari Kemenag RI mengalokasikan sebesar Rp400 juta, pihaknya mulai menggesa persiapan kategori perlombaan yang diutus.

Dikatakan Armin, dari hasil komunikasi berbagai pihak dan diputuskan satu kategori yaitunPaduan Suara Wanita (PSW) dari 12 kategori diperlombakan. Kategori PSW yang diutus melalui Persatuan Perempuan Distrik diutus ke Pesparawi yang dihelat di Monokwari, Papua Bharat.

"PSW Distrik itu merupakan pilihan alternatif di injury time. Sebab, kategori yang sudah mapan karena keterbatasan soal anggaran itu. Barulah sekitar Desember 2025 persiapan dan latihan dimulai," ucap Armin.

Seiring berjalan persiapan, pihaknya berupaya mendapatkan anggaran yang masih jauh kurang. Harapan APBD 2026, mendapatkan anggaran itupun sirna sirna. 

"Untung saja, ada bantuan dari Pemprov Riau melalu CSR Proteleum usai audiens dengan Plt Gubernur Riau SF Hariyanto. Kalau saja itu tak ada, bukan tidak mungkin pengiriman satu kategori itu bisa batal," ucap Armin.

 

Diketahui, dana CSR dari BUMD Riau Proteleum dicairkan senilai Rp150 juta. Isi klausul dalam proposal, bahwa pencairan dana CSR itu, diperuntukkan untuk pembayaran tiket penerbangan sebanyak 12 orang dengan rincian harga tiket Rp12 juta per orang.

Pun, Armin tak bisa menutupi kekecewaannya terhadap minimnya kinerja LPPD mengawal keikutsertaan perhelatan Pesparawi Nasional tersebut.

"Sebenarnya, periode mereka sudah berakhir pada 2025 lalu. Tapi karena ditugaskan kembali, mereka diberikan amanat. Namun, hasilnya tak maksimal," katanya.

Disinggung soal alokasi anggaran, Armin merinci, bahwa anggaran dari Kemenag RI untuk Pesparawi Riau senilai Rp400 juta.

"Untuk persiapan Pesparawi oleh LPPD dialokasikan Rp300 juta. Sementara, untuk SPPD juga ada didalamnya. Untuk biaya kustum sudah menelan biaya Rp100 juta lebih," urai Armin.

Ia mengungkapkan, peserta Pesparawi yang berangkat ke hajatan Nasional Pesparawi dikirim dua tahap itu, berjumlah 40 orang termasuk official.

"Dengan jumlah peserta 40 oramg itu dengan tiket sudah Rp700 juta lebih," ucap Armin. 

Ditengah keterbatasan dan minimnya persiapan itu, ia berharap LPPD mengawal dan memaksimalkan kwalitas penampilan kategori yang diperlombakan. 

"Faktanya, LPPD kurang maksimal menjaga kwalitas persiapan satu kategorial. Hasilnya, raihan silver merupakan terendah dari seluruh provinsi yang ada. Saya kecewa kepada LPPD dan PSW," tandas Armin.

Terkait jumlah proposal yang diajukan pihak instansi atau perusahaan, guna menutupi keterbatasan angggaran dalam mengikuti perhelatan Pesparawi Nasional itu, Armin mengaku tak mengetahui dan diluar sepengetahuannya.

 

Bantuan CSR
Ditemuin diruangan kantor Biro Kesra Pemprov Riau, Selasa, (21/7/2026), Surya selaku Plt Kepala Bina Mental dan Penyuluhan membenarkan melalui ke Kesra membuat surat pengantar ke salah satu BUMD guna memberi dukungan  Pesparawi Nasional melalui bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. 

"Ada proposal yang diajukan pihak LPPD. Dari arahan usai audiens itu, kita (Biro Kesra- red) selanjutnya membuat surat pengantar ke salah satu BUMD yaitu Riau Proteleum," kata Surya.

Ia melanjutkan, dari proposal yang diajukan, pihak Riau Proteleum memberi dukungan berupa bantuan biaya tiket penerbangan. 

"Hasil proposal itu dicairkan Rp150 juta. Diproposal disebut biaya per tiket Rp12.000.000. Dengan dengan dana Rp150 juta itu, diperkirakan terbeli tiket untuk 12 orang. Kita tidak bicara tiket pulang pergi. Hanya bicara nilai Rp12 juta per orang. Makanya, ada sisa Rp2 jutaan," kata Surya diiyakan staf yang mendampinginya.

Pada bagian lain, Surya mengeklaim sejauh ini tidak ada pengajuan anggaran Pesparawi ke APBD Riau.

"Mungkin karena kondisi fiskal dan penghematan anggaran," kata Surya.

Mengenai pertanggungjawaban penggunaan dana CSR, lanjut Surya, pihaknya berharap LPPD Riau melaporkannya.

"Baiknya pertanggungjawaban dana CSR disampaikan ke pihak Riau Proteleum," saran Surya.

Disinggung soalsetelah Pesparawi Nasional berakhir, ia berharap pihak LPPD Riau juga bertatap muka kembali dengan Plt Gubernur Riau.

"Tentunya melaporkan hasilnya. Tak salah juga disampaikan kendala dan persiapan perhelatan selanjutnya," tutup Surya. 

Sebelumnya diberitakan, Tim PSW yang diutuskan ke Pesparawi Nasional ke XIV, mengatakan bahwa minim persiapan dan dibebani tiket pulang usai perhelatan tersebut. Peserta PSW merogok kantongnya masing-masing Rp7.800.000.

Hingga berita ini diturunkan, pihak LPPD Riau yang diketuai Albert Tarigan, belum buka suara menanggapi pemberitaan perhelatan Pesparawi Nasional ke XIV yang dikomandoi LPPD Riau. (R-01).
 


Komentar Via Facebook :