Dugaan ‘Markus’ Walkot Tanjung Balai, Dari Aziz Syamsudin Terseret Hingga 59 Kali Transfer Uang
Ketua KPK, Firli Bahuri. (Dok: Ist)

Dugaan ‘Markus’ Walkot Tanjung Balai, Dari Aziz Syamsudin Terseret Hingga 59 Kali Transfer Uang

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bongkar perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara Negara terkait penanganan perkara Walikota Tanjung Balai tahun 2020-2021.

Tiga tersangka ditetapkan KPK, Kamis, (22/4/2021) lalu yaitu MS, SRP dan salah MH juga ditetapkan tersangka. Menariknya, ada politisi Golkar kini menduduki Wakil Ketua DPR RI, Aziz Syamsudin ikut terseret dugaan ‘markus’ Walikota Tanjung Balai tersebut. Selain itu terungkap aliran uang sebesar Rp1.5 ditransfer secara bertahap sebanyak 59 kali.

“Kami akan kembali menyampaikan informasi penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara Negara terkait Penanganan Perkara Walikota Tanjung Balai tahun 2020-2021,” ujar Ketua KPK, Firli Bahuri, di Gedung Merah Putih, Jalan Kuningan, Jakarta, Kamis, (23/4/2021) lalu.

Belakangan diketahui, ketiga orang yang dinaikkan statusnya menjadi tersangka tersebut yakni Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial (MS), penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju (SRP), dan Maskur Husain (MH) selaku pengacara.

Firli memaparkan, atas perbuatanya, SRP dan MH disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan T indak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Sedangkan MS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-
Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tegasnya.

Ia.menambahkan, guna kepentingan penyidikan ttersangka MS ditahan untuk 20 hari kedepan terhitung dimulai tanggal 24 April 2021 sampai dengan 13 Mei 2021 di Rutan KPK Cabang Kavling C1 Gedung ACLC.

“Sebagai upaya antisipasi penyebaran Covid 19 di lingkungan Rutan KPK, Tersangka akan lebih dahulu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari pada Rutan KPK Kavling C1,” sebutnya.

Alur Perkara

  •  Pada Oktober 2020, MS menemui AZ )Wakil Ketua DPR RI di rumah dinasnya di Jakarta Selatan dan menyampaikan permasalahan adanya penyelidikan yang sedang dilakukan oleh KPK di Pemerintahan Kota Tanjung Balai.
  • Atas perintah AZ selanjutnya Ajudan AZ menghubungi SRP untuk datang ke rumah dinas Pemerintah Kota Tanjung Balai yang sedang dilakukan KPK agar tidak naik ke tahap Penyidikan dan meminta agar SRP dapat membantu supaya nanti permasalahan
    penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK.
  • Setelah pertemuan tersebut SRP  mengenalkan MH melalui telepon kepada MS untuk bisa membantu permasalahannya.
  • SRP bersama MH sepakat untuk membuat komitmen dengan MS terkait penyelidikan
    dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjung Balai untuk tidak ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyiapkan uang sebesar Rp1,5 Miliar.
  • MS menyetujui permintaan SRP dan MH tersebut dengan mentransfer uang secara bertahap sebanyak 59 kali melalui rekening bank milik RA (Riefka Amalia, tidak dibacakan) teman dari saudara SRP dan juga MS memberikan uang secara tunai kepada SRP hingga total uang yang telah diterima SRP sebesar Rp1,3 Miliar.
  • Pembukaan rekening bank oleh SRP dengan menggunakan nama RA dimaksud telah
    disiapkan sejak bulan Juli 2020 atas inisiatif MH.
  • Setelah uang diterima, SRP kembali menegaskan kepada MS dengan jaminan kepastian bahwa penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjung Balai tidak akan ditindaklanjuti oleh KPK.
  • Dari uang yang telah diterima oleh SRP dari MS, lalu diberikan kepada MH sebesar Rp 325 juta dan Rp 200 juta.
  • MH juga diduga menerima uang dari pihak lain sekitar Rp200 juta sedangkan SRP dari bulan Oktober 2020 sampai April 2021 juga diduga menerima uang dari pihak lain melalui transfer rekening bank atas nama RA sebesar Rp438 juta.

Sementara itu, Plt Jubir KPK, Ali Fikri, menyampaikan, KPK tak pernah lelah mengingatkan para penyelenggara negara, termasuk para kepala daerah,untuk berpegang teguh pada sumpah jabatan dan tidak mengkhianati kepercayaan masyarakat dengan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi.

“KPK mengimbau kepada institusi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat lainnya, apabila ada pihak mengatasnamakan KPK yang meminta fasilitas, uang, dan sebagainya, atas dalih penghentian perkara atau dalih lainnya, segera melapor kepada kepolisian setempat dan menginformasikan kepada KPK,”  jelas Ali.

Tidak hanya itu, lanjut Ali berharap, peran aktif masyarakat sangat di butuhkan untuk bersama-sama memberantas korupsi.

“Bagi masyarakat yang ingin mengkonfirmasi atau melaporkan perihal tersebut dapat menghubungi KPK melalui Call Center 198 atau email informasi@kpk.go.id,” pungkas Ali. (***/SC-01).

CATEGORIES
TAGS