Pekanbaru  - Penjabat Walikota Pekanbaru, Muflihun kembaki melantik sejumlah Pejabay eselon dilingkungan Pemko Pekanbaru. Sejauh ini tercatr sudah dua kali, Uun akrab disapa  Penjabat Walikota Pekanbaru, melakukan pelantikan pejabat mulai Eselon II dan IV.

Pelantikan diawali 40 pejabat eselon II dilingkungan Pemko Pèkanbaru. Selanjutnya, Pj Walikota Pekanbaru Muflihun merotasi jajarànnya dtingkat Eselon II sebanyak 6 (enam) orang.

Pelantikan 9 pejabat Eselon II menyasar ke pejabat orang nomor 1 selaku pembina ASN dilingkungan Pemko Pekanbaru yaitu Sekretariat Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, Muhammad Djamil.

Posisi Sekdako Pekanbaru yang ditinggal M. Jamil diisi Kadis PUPR Pekanbaru, Indra Pomi Naaution yang diunjuk Pj Wako Pekanbaru, Muflihun.

Tak hanya itu, Uun akrab disapa Muflihun jiga.merotasi sejumlah pejabat.Eselon II seperti Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pekanbaru yang dijabat Zulhelmi Arifin. Kepala Bapenda belakangan diaorot karena salah satu LSM di Pekanbaru melaporkan kegiatan dinas tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Zulhemi Arifin pun diganti Alex Kurniawan sebelumnya menjabat Kepala Dinas Ketahana Pangan Pekanbaru. Eks Kepala Bapenda itu, digeser ke Kadis Perindang Pekanbaru.

Terkait masih ada kelanjutan pellantikan pejabat Eselon II, Uun pun tak menampik hal tersebut.

"Masih ada 5 (lima) lagi kita tunggu hasil pejabat Eselon II dan langsung dibuka asesmen," ujar Pj Wako Pekanbaru, Muflihun, Senin, (21/11/2022) malam.

Kinerja Disentil
Kinerja sejumlah Kepala Dinas dilingkungan Pemko Pekanbaru pernah disorot Pj Wako Pekanbaru, Muflihun. Selain pejabat Eselon II yang telah diganti, ada beberapa pejabat eselon II yang disorot kinerjanya. 

Pejabat Dinas yang paling disorot Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru, Hendra Afriadi. Carut marut pengelolaan sampah yang ditangani PT Samhana dan Godang Tua menuai protes masyarakat. 

Pasalnya, sejak menjabat Pj Wako Pekanbaru, Muflihun fokus terhadap penanganan banjir, penanganan sampah dan jalan rusak di pusat Kota Provinsi Riau tersebut.

Dari sekian sentilan itu, Pj Wako sangat lantang menyoroti kinerja Kadis DLHK Hendra Afriadi. Sebab, teriakan warga soal penumpukan sampah, dengan mudah ditemui dipinggir jalan.

Pj Wako dengan lantang meminta pihak rekanan terkait mundur jika tak sanggup menangani pengelolaan sampah yang dimenangkan PT Samhana dan Godang Tua Jaya.

Bahkan, Uun geram soal tim yang beranggotakan 43 orang ditugaskan Kepala DLHK, tak maksima kinerjanya.

"Mana 43 orang petugas kebersihan sanpah. Mana?," ujar Uun saat rapat evauasi kerja OPD di Gedung Tenayanraya beberpa waktu lalu.

Sorotan dinas lain, mantan Sekretaris DPRD Riau itu menyoroti kinerja Dinas Pendidikan yang digawangi Ismardi Illyas. 

Uun menyorotti kinerja Ismardi Illyas terkait belum tuntasnya sertifikasi guru dilingkungan Dinas Pendidikan Pekanbaru tersebut.

"Saat dapat informasi, bahwa baru 50 persen sertifikasi guru. Tolong diselesaikan," pesan Uun saat menghadiri apel bersama di Kantor Disdik Pekanbaru dalam rangka menyambut 17 Agustus 2022 lalu.

Kemudian, Dinas Perhubungan yang dinahkodai Yuliarso terkait kenaikan parkir. Pj Wako kala itu mengaku, tak diberitahu soal kenaikan tarif parkir. Buntutnya, warga Pekanbaru teriak atas kenaikan tarif ditengah masih pasca pulih dari pandemi Covid-19.

Yuliarso ke awak media saat itu memberi alasan kenaikan tairf parkir dinaikkan, karena Kota Pekanbaru disejajajarkan dengan Kota Medan dan Kota lainnya. Dinas Perhungan Kota Pekanbaru tetap.memutuskan kenaikan tarif parkir roda 2 dan 4, masing Rp2.000 dan Rp3.000. 

Tak lupùt, Uun juga menyoroti kinerja DPMPTSP yang dinahkodai Akmal Khairi. Adik mantan Sekda Jamil itu, disorot kinerjanya soal kebersihan dibelakang kantor MPP tersebut. Kinerja Akmal Khairi yang disorot Pj Wako, ditemukan di belakang kantor Mal Pelayanan Publik disebut mirip gudang tersebut.

Teranyar, Pj Wako melakukan inspeksi mendadak soal aset kendaraan roda 4 (empat) yang digunakan para pejabat dan eks pejabat dilingkungan Pemko Pekanbaru.

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah itu, dipimpin oleh Yulianis itu, memmbidangi hal tersebut.  Sejauh ini, belum berhasil diperoleh informasi tindaklanjut soal penertiban aset kendaraan tersebut. 

Yang menarik, Ahmad Ismail selaku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pekanbaru dikabarkan hanya mampu meraih Dana Alokasi Khusus (DAK) terbawah penerina terendah dana alokasi khusus (dak) dari 12 jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau. Kota Pekanbaru menempati urutan kedelapan penerima DAK dengan nilai Rp66 miliar lebih. Sementara, Kabupaten Kampar urutan teratas memperoleh DAK dengan nilai Rp133 miliar lebih.

Terakhur, Diskes Pekanbaru dipimpin Zaini Rizaldy Saragih sempat disorot kinerjanya atas kritikan DPRD Kota Pekanbaru soal anggaran Jamkesmas per 1 September 2022 sudah habis alias sudah digunakan semua anggarannya.

"Sampai Desember 2022 pemko tak dapat melayani layanan kesehatan jalur Jamkesmas, sampai dianggarkan kembali di APBD perubahan. Tentu sangat sayangkan dan akan dianggarkan pada APBD Perubahan 2022," kata.Wakil Ketua DPRD Pekanbabaru, Nofrizal, Selasa (6/9/2022) lalu.

Terakhir, jabatan Kepala Dinas Kominfo dan Persandian (Kominfosan) kini masih dijabat pelaksana tugas sementara oleh Tri Sepna Saputra. Pun, Pj Wako Pekanbaru, Muflihun menyebut jabatan tersebut akan dilelang. (***)