Pekanbaru - Gedung utama terminal Bandar Raya Payung Sekaki (BPRS) Pekanbaru, Provinsi Riau dibawah naungan Badan Pengelola Transportasi Kelas II Riau, Dirjen Perhubungan Kementerian Perhubungan RI sedang direhabilitasi. 

Alokasi anggaran rehab Gedung Utama BPRS itu cukup fantatis senilai Rp6.3 miliar lebih. Perlu diketahui, ada dua paket kegiatan sebelum rehab gedung utama dilaksanakan.

Pertama, anggaran supervisi rehab/peningkatan terminal Tipe A BPRS senilai Rp257 juta lebih yang diteken Febrianto selaku pejabat pembuat komitmen kegiatan prasarana JSDP. 

Kedua, evaluasi tehnis dokumen rehabilitasi/peningkatan terminal Penumpang Terminal Tipe A BPRS.

Sementara, khusus rehab gedung utama BPRS itu, tertulis dalam papan proyek Rp6.358.000.000 belum termasuk meubileur.

Ketiga paket proyek tersebut, bersumber dari APBN 2026.

Terhadap ketiga paket kegiatan ini, dibenarkan Febrianto selaku PPK kegiatan tersebut.

"Benar ada paket-paket itu. Dua paket itu, dilaksanakan sebelum rehab gedung utama dilaksanakan," ujar Febrianto didampingi Humas Rio kepada awak media termasuk satelit.co di Pekanbaru, Kamis, 17 Juli 2025 lalu.

Sebelumnya diberitakan, papan proyek rehab itu saat penelusuran dilapangan pada Senin, 13 Juli 2026 lalu, tak ada ditemukan papan proyek. Diduga usai disorot, baru muncul papan proyek. 

Papan proyek itu, ditemukan awak media saat lokasi rehab gedung terminal disambangi pada Selasa, 21 Juli 2026.

Terkait papan proyek ini, Febrianto mengklaim sudah ada dilapangan. 

"Ada papan proyek. Waktu ditaruh didalam," dalil Febrianto.

Dipertanyakan

Disinggung soal direksi keet tidak ditemukan dilokasi rehab gedung utama termininal BPRS yang dimenangkan PT. Lestari Gigih Jagad Raya itu, tak ditemukan dilokasi, lagi-lagi Febrianto berdalih.

"Ada lantai gedung utama yang akan dibongkar. Itu lewat tangga," kata Febrianto.

Sebagai informasi, direksi keet adalah bangunan sementara di area proyek konstruksi yang berfungsi sebagai pusat administrasi, ruang rapat, dan tempat pengawasan lapangan bagi kontraktor, konsultan, serta pemilik proyek. Biasanya, bangunan ini dibongkar setelah proyek selesai.

Menurut Febrianto, jika direksi keet dibangun, nantinya bisa menjadi aset.

"Direksi keet menjadi tanggungjawab pelaksan rehab atau rekanan," kata Febrianto.

Terkait direksi keet ini, awak media kembali menyambangi lokasi rehab gedung utama terminal pada Selasa, 21 Juli 2026, guna memastikan soal adanya direksi keet atas klaim PPK Febrianto tersebut.

Salah seorang dijumpai disebut pengawas lapangan berinisial Novri mengatakan bahwa ada direksi keet dilantai atas. Namun, awak media mengajak ke lantai tersebut untuk mengisi buku tamu, Novri pun tampak sedang menghubungi seseorang untuk membawa buku tamu.

Tak berselang lama, seseorang yang dihubungi, datang membawa buku tamu. Awak media pun mengisi tamu, ditempat ruang tunggu penumpang bus.

Ketika ditanya ada bangunan tak jauh dari tumpukan puing-puing atau limbah bangunan yang direhab, Novri menyebut bagian dari direksi keet.

"Itu bangunan. Cuma isinya material," kata Novri.

Saat disinggung, apakah ada pengawas yang turun dari dari BPTD terhadap rehab sedang berjalan, Novri menjawabnya.

"Selain Febrianto, Bambang Armanto selaku Kepala Terminal AKAP turut juga bagian pengawasan rehab tersebut," katanya. (R-01)