Pekanbaru - Pekerjaan bisa disebut rehab berlokasi di Terminal Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) di Payung Bandar Raya Payung, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau terpantau Senin, 13 Juli 2026. Pekerjaan proyek di Terminal AKAP BPRS sekarang sudah dibawah wewenang Balai Pengelola Transport Darat (BPTD) Kelas II Riau, Dirjen Kementeriang Perhubungan RI.

Sejumlah pertanyaan muncul di area proyek sedang berjalan tersebut. Yang pasti, pekerjaan rehab itu patut didukung guna kreasi dan daya tarik terminal setiap pengunjung atau setiap singgah baik kedatangan maupun keberangkatan penumpang bus..

Berangkat dari sejumlah pertanyaan itu, salah seorang ditanya terkait pemilik dan jenis pekerjaan yang ada terminal itu, sumber Media ini enggan bicara jauh saat diminta tanggapan terkait di lokasi proyek, Senin, (13/7/2026) pagi.

"Itu proyek BPTD Riau. Sudah ada sekitar 2 pekan lebih dikerjakan," ucapnya.

Celetuk si sumber pun berlanjut, soal ketiadaan proyek tanpa judul itu, mengingat luasnya pekerjaan yang sedang dikerjakan.

"Tak ada plang proyek. Kita tak tau siap yang ngerjakan," katanya.

Pantuan dilokasi, ada beberapa pekerja yang sedang apel sebelum beraktivitas dimulai. Dari sejumlah pekerja yang ada dilokasi, dipertanyakan apakah ada pihak pengawas dari pihak BPTD Proviinsi Riau.

Pertanyaan lain, bangunan terminal dibangunan di era Walikota Pekanbaru, Herman Abdullah itu, perlukah pengahapusan aset atau langsung direhab begitu saja?

Menariknya, biasanya proyek sedang berjalan mestinya ada direksi keet (kantor proyek-red), guna menunjang maksimalnya pekerjaan proyek tersebut.

Selain itu, tampak tumpukan limbah terkesan sembarangan, turut menghiasi pekerjaan di terminal itu. 

Tak ketinggalan dipertanyakan soal nama paket, besaran nilai kontrak dan sumber dana pekerjaan. Sejumlah pertanyaan itu, bak misteri yang perlu dijelaskan oleh pihak BPTD Provini Riau.

Upaya awak Media termasuk satelit.co, berupaya meminta penjelasan terkait proyek tak berjudul alias tanpa plang proyek.

Hingga berita ini diturunkan itu, Kamis, 16 Juli 2026 itu disebut-sebut diawasi Febrianto selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana (PPKKP), telah meminta waktu untuk penjelesan proyek tersebut. Sayang, sejauh ini belum berkenaan memberi penjelasan. (R-01)