Warga Tak Bisa Dipaksa Saat Proses Konsolidasi Tanah Jalan Perkantoran Tenayanraya
Kepala Bidang Pengadaan dan Penataan Pertanahan Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru, Aribudi Sunarko. (Kiri). PPTK pelebaran Jalan Badak, Yulianti Barus. (Dok: Ist)

Warga Tak Bisa Dipaksa Saat Proses Konsolidasi Tanah Jalan Perkantoran Tenayanraya

Pekanbaru – Proses pelaksanaan konsolidasi tanah (KT) dalam penataan kawasan perkantoran Jalan 70 Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, masyarakat tidak bisa dipaksa. Bagi masyarakat yang belum memberi ijin lahannya dikelola, perluuoaya dengana cara membujuk dan dirayu..Tujuannya, agar masyarakat bersedia menyerahkan tanahnya ditata dengan rapi.

Hal tersebut dikemukakan, Kepala Bidang Pengadaan dan Penataan Pertanahan Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru, Aribudi Sunarko, menjawab awak media Senin, (5/7) di Pekanbaru.

Menurut Ari, pihaknya tak sependapat jika ada pihak yang menyatakan, pemerintah melakukan pemotongan 30 persen didalam pelaksanaan KT. Bahkan, sambung Ari, akan lebih baik jika disebutkan, masyarakat menyerahkan lahannya 100 persen kepada pemerintah untuk ditata dengan baik.

“Dimana 70 persen dari lahan tersebut akan dikembalikan dengan legalitas yang sudah bersertifikat tanpa bayar BPHTB. Sementaea, 30 persen dari lahan yang terkena kawasan konsolidasi tanah (KT), akan ditata dengan baik. Dalam pelaksanaan KT, butuh sosialisasi penjabaran ditengah masyarakat, agar jangan sampai terjadi kesalah-pahaman yang bisa menimbulkan mis-komunikasi,” tandas Ari.

Ia menambahkan, bahka kerap terjadi pembatalan sebuah perjanjian, akibat persoalan sepele.

“Jadi, dari pihak Dinas Pertanahan, terus berupaya melakukan sosialisasi, agar masyarakat betul-betul mengerti, bagaimana pelaksanaan KT, ujar Aribudi Sunarko yang saat itu didampingi kepala seksinya Hj Yuliati Barus.

Disinggung soal lahan dan rumah milik Eti (55) yang terkena pelebaran Jalan Badak di RT 02 RW 03, Kelurahan Tuah Negeri, Kecamatan Tenayan Raya, hingga saat tak kunjung diganti rugi, dibenarkan Aribudi Sunarko.

Disisi lain, Yulianti selaku PPTK pelebaran Jalan Badak Yulianti menceritakan, pada awalnya ganti rugi lahan dan bangunan milik Eti sudah diproses beberapa waktu lalu di posko KT, tapi karena sesuatu dan lain hal, realisasi pembayaran ganti ruginya batal.

Untuk itu, lanjut Ari, butuh waktu proses pelaksanaan pelebaran Jalan Badak terkait lahan milik Ibu Eti. Sebab, pada tahun anggaran yang sama, Dinas PUPR Kota Pekanbaru juga melakukan proses pelaksanaan konsolidasi tanah (KT) dalam penataan kawasan perkantoran Jalan 70.

Seperti diketahui, proses KT membutuhkan lahan 150 meter sebelah kanan, dan 150 meter sebelah kiri dari poros (sumbu) Jalan 70.

Ketika, dinas PUPR melakukan pengukuran 150 meter kesebelah kanan dari sumbu Jalan 70, pendataannya dibagian ujung mengenai lahan milik Eti. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam melakukan proses ganti rugi, tidak mungkin dilakukan 2 kali dalam satu (1) objek.

“Dimana ganti rugi pelebaran Jalan Badak
menggunakan anggaran pemerintah, begitu juga penataan konsolidasi tanah (KT), juga menggunakan APBD Pemerintah Kota Pekanbaru. Untuk menghindari terjadinya anggaran ganda pembayaran dalam satu obyek,” ujar Yuliati Barus menimpali

Saat ditanya, apakah ganti rugi menganut pembayaran pelebaran jalan Badak atau menggunakan proses KT, bahwa Eti selaku pemilik lahan dan bangunan yang terkena proyek pelebaran Jalan Badak dan juga terkena penataan KT ditanya,

Menurut Yuliati, Eti dan keluarganya sepakat proses ganti rugi lahan dan bangunan rumahnya yang terkena, menggunakan sistim KT kala itu.

“Pengurusan administrasi pun berjalan dengan baik, sebagaimana proses pengurusan ganti rugi lahan milik masyarakat lainnya,” ujarnya..

Sayang, kata Yuliati, diakhir pelaksanaan ganti rugi, Indah Novita (30) anak Ibu Eti, berusaha menggagalkan proses ganti rugi, dan meminta berkas-berkas proses ganti rugi lahan dan bangunan milik ibunya dari petugas.

“Kami pun kurang mengetahui apa sebab-musabab sehingga proses ganti rugi tanah dan bangunan itu digagalkan,” sebut Yulianti.

Yuliati menambahkan, sempat terjadi tarik-menarik berkas antara stafnya dengan Novita Indah di kantor Posko KT. Karena situasi sudah tidak kondusif, maka saya selaku PPTK mengambil inisiatif, menghanguskan berkas yang sudah sempat di isi dan tinggal menandatangani penyerahan ganti rugi tersebut.

“Berkas itu benar saya bakar di lokasi itu juga, agar tidak ada pihak yang salah menggunakan. Karena data-data mereka sudah ada dalam komputer, jika nantinya ada persesuaian, tinggal print data
lagi,” ujar Yuliati dengan mimik serius.

Terpisah, Eti didampingi anaknya Indah Novita kepada wartawan menjelaskan, mengakui penolakan ganti rugi sistim KT yang menghitung 30 persen dari sekitar 1450 meter luas lahannya. Sebab, jika ditarik dari sumbu Jalan 70, hanya sebagian kecil lahan Ibu saya yang terkena proses KT.

“Mengapa semua lahan Ibu Eti masuk perhitungan 30 persen, aturannya yang 30 persen dari yang terkena ukuran
KT-itulah dihitung,” ujar Indah Novita dengan nada berapi-api.

Indah Novita melanjutkan, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pertanahan maupun
Dinas PUPR dalam melaksanakan proses KT terhadap tanah dan bangunan milik ibunya Eti, sebaiknya 30 persen itu dihitung dari lahan yang diukur dan masuk proses KT.

“Jangan dihitung dari keseluruhan tanah milik Ibunya. Sebab, jika ditarik dari sumbu Jl 70 sesuai proses pelaksanaan KT, hanya sedikit tanah Ibu saya yang terkena. Harapan kami, yang terkena itulah dipotong 30 persen, jangan semuanya,” tandas Indah Novita.

Menanggapi hal tersebut, Aribudi Sunarko didampingi Yuliati Barus megungkapkan, pihaknya mengaku ada yang kurang paham hingga terjadi salah pengertian.

Sebab, sejak awal dilakukan sosialisasi KT, kata Ari yang juga dibenarkan Yuliati, mereka telah memberitahukan bahwa lahan terkena proses 30 persen adalah, lahan yang terkena ukuran dalam estalase 150 meter dari jalan poros.

“Jika tidak terkena ukuran hingga 150 meter, tidak dihitung. Lahan yang terkena ukuran itulah dihitung 30 persen,” tegasnya.

Mengenai masyarakat yang tidak bersedia menyerahkan lahannya diproses sesuai program KT, Aribudi Sunarko menegaskan Pemerintah Kota Pekanbaru tidak akan memaksa, namun akan tetap berupaya membujuk, merayu agar bersedia lahannya ditata.

Jika pada akhirnya seperti lahan Ibu Eti tidak berkenan diganti rugi, kita akan berupaya melepaskan dari program pelebaran jalan, walaupun itu akan jadi melengkung,: pungkas Ari. (***/SC-01)

CATEGORIES
TAGS