Pekanbaru - Perambahan dan deforestasi hutan kian hari semakin masif. Pasalnya, tindakan perambahan hutan dengan leluasa merusak kawasan hutan tanpa hambatan dengan pengerahan alat berat tampak kawasan hutan. Penelusuran itu dilakukan Yayasan Sahabat Alam Rimba (SALAMBA) di berbagai daerah di Provinsi Riau. Tindakan relokasi kantor dan personil ke kawasan hutan, dialamatkan ke Menteri Kehutanan dan Lingkungan (KLHK) dan Gubernur Riau. "Alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan sangat bebas dan tanpa larangan dari pihak pemangku Hutan, justru kami menduga pihak KPH mengetahui dan mengenal pelaku perambahan dibiarkan dengan merusak hutan alam ditumbang dan dirusak. Kami menduga ada pembiaran dari instansi LHK," ujar Ketua Yayasan SALAMBA Riau, Ir. Ganda Mora, M.Si di Pekanbaru, Kamis, (25/6/2021). Menurut Ganda, untuk mengantisipasi mengantisipasi dan meminimalisasi deforestasi hutan, pihaknya mendesak pihak Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Pemerintah Provinsi Riau merelokasi kantor KLHK dan DLHK di kawasan hutan. "Diminta relokasi kantor KLHK dan DLHK ke kawasan hutan yang masih ada tegakan kayunya, membangun pos penjagaan di setiap jalan masuk. Sehingga personel kehutanan tidak lagi berdalih menunggu surat tugas dari pimpinan sekaligus meminimalkan anggaran. Juga, penjagaan kawasan hutan setiap waktu bisa dilakukan mengantisipasi permbahan hutan dan menjaga margasatwa dan hutan konservasi dan hutan produksi," Ganda Mora menegaskan. Aktivis lingkungan ini mengungkapkan, personil Gakum, Polhut, Jagawana agar bisa ditempatkan di Hutan yang masih produktif dan rimbawan harus hidup di hutan dan mencintai pelestariannya. Ia mengajak, lebih baik menyelamatkan hutan yang masih ada, daripada memaparkan jutaan hektare kawasan hutan yang telah beralih fungsi menjadi perkebunan. "Sebab mustahil dapat dihutankan kembali mengingat program reboisasi kita juga gagal. Kita sangat heran kenapa Polhut, Gakum dan sebagainya berkeliaran dan berkedudukan di kota. Sementara, hutan dibiarkan dirambah dan dirusak, Anggaran dana banyak tetapi perambahan hutan semakin masif," pungkas Ganda. (Pem/SC-01)