Pekanbaru - Tumpukan sampah di Pekanbaru makin mengkhawatirkan, pihak Pemko Pekanbaru memutuskan Pekanbaru status darurat sampah. Seiring dengan itu, Pj Walikota Roni Rakhmat mengangkat Iwan Simatupang menjabat sebagai Plt Kadis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru mengganti Tengku Ahmad Reza Pahlevi.

Menariknya, ditengah persoalan sampah, disisi lain sejumlah pejabat DLHK Pekanbaru diperiksa KPK. Pemeriksaan sejumlah pejabat DLHK Pekanbaru itu, tentunya berkaitan dugaan korupsi oleh eks Pj Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa yang ditangani KPK saat ini.

Dari sejumlah pejabat DLHK membidangi persampahan, 'nyaris' masuk daftar pemeriksaan komisi anti rasuah tersebut. Berikut deretan nama pejabat DLHK masuk daftar diperiksa oleh KPK..

1. TARP (Eks Plt Kadis DLHK Pekanbaru.
2. WY selaku Kabid DLHK Kota Pekanbaru
3. WD sebagai Kepala UPT Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru.
4. EUS selaku Bendahara DLHK Kota Pekanbaru. 
5. AIH (pernah menjabat sementara Eks Plt Kadis DLHK Pekanbaru dan kini menjabat Asisten II Setdako Pekanbaru).

Kembali Diperiksa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali 10 (sepuluh) pejabat Pemko Pekanbaru menjalani pemeriksaan untuk tersangka eks Pj Walikota Pekanbaru, Risnanar Mahiwa dkk. 

Sebelumnya, Komisi anti rasuah tengah memeriksa sebanyak 20 pejabat Pemko dalam kurun waktu 2 hari. Pemeriksaan berlanjut, Rabu,(15/1/2025), pejabat teras termasuk 2 Asisten hingga Aparatur Sipil Negara dari Kemendagri. Tak luput juga, kembali pejabat DLHK Pekanbaru. 

Sebanyak 10 saksi diperiksa untuk tersangka eks Pj Walikota Risnandar Mahiwa dkk yaitu, Ingot Ahmad Hutasuhut selaku Asisten II Setdako Pekanbaru dan Samto menjabat Asisten III Setdako Pekanbaru.

Kemudian, dari Pejabat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), yaitu Hadi Sanjoyo pernah menjabat Plt Kaban Kesbang Pol dan Pitradewi selaku Bendahara pada Badan Kesbangpol Kota Pekanbaru. 

Lalu, pejabat dari DLHK Pekanbaru yaitu WH selaku Kepala UPT Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), WY menjabat Kabid DLHK dan EUS selaku Bendahara DLHK. 

Saksi lainnya diperiksa, ASN pada Kementerian Dalam Negeri, FI, SA menjabat Kabag Perencanaan dan Keuangan Setdako Pekanbaru dan MA menjabat Inspektur Pembantu Investigasi.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, 10 orang saksi kembali dipanggil untuk memberikan keterangan pada penyidik.

"KPK, pada hari ini menjadwalkan pemeriksaan 10 saksi dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan anggaran di Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2024," ujar Jubir KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan Rabu, (15/1/2025). (***/Red)