Home News Hukum

Dituntut 8.6 Tahun Penjara, Bupati Kuansing Non Aktif Juga Dituntut Hak Politik Dicabut

Lihat Foto
×
Bupati Kuansing Non Aktif Andi Putra tampak virtual serius mendegar saat JPU KPK membacakan amar tuntutannya. (Dok:satelit,co)
Dituntut 8.6 Tahun Penjara, Bupati Kuansing Non Aktif Juga Dituntut Hak Politik Dicabut

Bupati Kuansing Non Aktif Andi Putra tampak virtual serius mendegar saat JPU KPK membacakan amar tuntutannya. (Dok:satelit,co)

Pekanbaru - Jaksa penuntut umum (JPU) KPK menuntut Hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru agar Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Non Aktif, Andi Putra dijatuhkan hukuman penjara selama 8 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan.

Hal tersebut dibacakan Jaksa penuntut umum (JPU), Rio dkk dalam agenda pembacaaan tuntutan pada sidang Tipikor yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Kamis, (7/7/2022).

"Menyatakan terdakwa Andi Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI PUTRA dengan pidana penjara selama 8 dan 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan," ujar Rio.

Selain itu, Jaksa Puta menuntut agar terdakwa Andi Putra dijatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap.

"Jika dalam jangka waktu tersebut terdakwa Andi Putra tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa (saat itu terpidana) tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun," ujar Rio lagi.

JPU KPK juga menuntut Hakim agar menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa Andir Putra dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Tak hanya sampai disitu, JPU juga menunutut ke hakim agar hak politik terdakwa Andi Putra dicabut.

"Menuntut hakim agar menjatuhkan hukuman tambahan kepada Andi Putra berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana," ujar Rio.

Sebelum membacakan membacakan tuntutan pidana tersebut, JPU KPK mengemukakan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa yang jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini.

"Hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi. Sementara, hal-hal yang meringankan terdakwa Andi Putra, mempunyai tanggungan keluarga, sopan dan mengahargai persidangan dan belum pernah dihukum," kata Rio.

Usai JPU KPK membacakan tuntutanya, penasehat hukum Andi Putra pekan depan akan menyampaikan  bantahan dan nota pembelaan atas amar tuntutan JPU KPK tersebut. (Uparlin)

 

 


Komentar Via Facebook :