Pekanbaru - Presiden RI Prabowo Subianto meminta anggaran kegiatan yang dianggap tak bermanfaat bagi masyarakat agar dipangkas. Presiden mencontohkan soal perjalanan dinas agar dikurangi. Seruan Presiden tersebut tentu bisa diikuti jajaran Pemerintahan juga legislator di daerah.

Namun, seruan itu sepertinya tak  serta merta diikuti pihak pimpinan legislatif di Pekanbaru. Sebab, ditengah Pekanbaru disorot OTT KPK dan masalah sampah, banjir dan jalan-jalan berlubang, pimpinan DPRD Pekanbaru masih bisa memikirkan dapurnya memilih untuk mengalokasi anggaran pengadaan mobil dinas.

Tak tanggung-tanggung, pengadaan mobil dinas (mobdis) 4 pimpinan DPRD Pekanbaru bersumber APBD 2025 ditaksir mencapai Rp2.8 miliar. Meski berdalih atas nama aturan, pengadaan mobil dinas bakal disorot. 

Konon kabarnya, harga mobil dinas 4 pimpinan DPRD Pekanbaru masing-masing dibanderol seharga Rp700 juta. Hal itu tak dibantah rekan pimpinan DPRD Pekanbaru. 

"Pengadaan mobil dinas pimpinan dewan memang ada. Kalau gak salah harga satu kendaraan pimpinan dewan mobil dinas seharga Rp700 juta"," ujar Wakil Ketua Komisi IV, DPRD Pekanbaru, Nurul Iksan kepada wartawan termasuk satelit.co belum lama 

Pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD Pekanbaru telah masuk dalam proses lelang. Sebab, lanjut Nurul, mobil dinas tak dianggarkan dan diuangkan berupa potongan tunjangan berupa potongan gaji.

Namun, Roel bisa disapa Nurul Iksan tidak mengetahui detail spesifikasi jenis mobil dinas pimpinan yang dianggarkan. 

"Lupa saya. Yang pasti dilaksanakan pengadaan mobdis via e katalog," ujar Roel.

Ia menambahkan, ika disuruh pilih pengadaan mobil dinas atau diuangkan,  seluruh pimpinan dewan lebih memilih diuangkan. Sebab, kata Roel, aturan mengikat hal itu. 

"Untuk apa banyak-banyak mobil dirumah. Kalau bisa diuangkan, ngapain dianggarkan mobil dinas. Karena aturan, itu harus dilakukan dan tak bis diuangkan," tegasnya.

Disinggung soal seruan Prabowo Subianto agar menghemat anggaran, Politisi Gerindra ini tak menampik hal tersebut. 

"Kita tahu ada seruan Presiden agar mengencangkan ikat pinggang. Kalau aturannya tidak bisa diuangkan. Bagi pimpinan mungkin saja lebih memilih diuangkan karena setiap pimpinan punya mobil pribadi," imbuhnya.